telusur.co.id - Program beasiswa dan penempatan kerja ke Jepang yang digagas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menuai sorotan. Ketidakjelasan informasi hingga perubahan persyaratan membuat 66 calon peserta dari Sumatera Utara (Sumut) memilih mundur sebelum mengikuti tahapan selanjutnya.
Persoalan tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, dalam rapat kerja bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (17/11/2026).
Musa yang akrab disapa Ijeck menjelaskan, seluruh 66 calon peserta yang sebelumnya telah mendaftar di Sumut tidak melanjutkan proses program. Mereka mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara informasi awal yang disampaikan kementerian dengan persyaratan yang kemudian diterima melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan yayasan.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah pilihan bidang pekerjaan. Saat sosialisasi, kementerian disebut menawarkan beragam jenis pekerjaan yang dapat dipilih peserta. Namun, ketika berkomunikasi dengan LPK dan yayasan, calon peserta justru hanya mendapatkan satu pilihan, yakni bekerja sebagai pengurus lansia.
"Memang dari kementerian disampaikan banyak kriteria untuk program lapangan pekerjaannya. Tapi setelah dihubungkan dengan LPK dan yayasan, hanya satu saja yang diminta untuk mengurus lansia. Sementara ditanyakan yang lain, tidak," ujar Ijeck.
Tak hanya pilihan pekerjaan, Ijeck juga menemukan perubahan ketentuan masa ikatan dinas. Semula, peserta diinformasikan akan menjalani ikatan dinas selama dua tahun. Namun, dalam proses berikutnya, ketentuan tersebut berubah menjadi lima tahun.
Persoalan lain muncul terkait pembiayaan pelatihan bahasa. Dalam materi promosi program, peserta diinformasikan dapat memanfaatkan dana talangan untuk membiayai pelatihan. Akan tetapi, dalam praktiknya, calon peserta justru diminta membayar biaya tersebut terlebih dahulu menggunakan uang pribadi.
Menurut Ijeck, sederet ketidaksesuaian itu menunjukkan lemahnya koordinasi antara kementerian dengan pihak pelaksana, khususnya LPK dan yayasan.
Ia mengaku telah meminta tenaga ahlinya berkomunikasi langsung dengan pihak terkait melalui pertemuan daring. Dari komunikasi tersebut, ditemukan berbagai persoalan yang membuat calon peserta akhirnya mengurungkan niat mengikuti program.
"Jadi hal-hal informasi ini yang memang tidak sesuai dengan apa yang mungkin Pak Menteri terima ataupun yang disampaikan dengan LPK dan yayasan," katanya.
Ijeck menyayangkan kondisi tersebut karena program penempatan kerja ke Jepang semula mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan justru memunculkan keraguan dan kekecewaan.
Bahkan, ia mengaku ikut menerima protes masyarakat lantaran sebelumnya turut membantu menyosialisasikan program tersebut.
"Pada saat awal saya masukkan di media saya tentang program ini, wah saya diapresiasi. Banyak yang apresiasi. Tapi setelah berjalan waktu, waduh saya kena ini juga, Pak. Artinya dibalas lagi, 'Pak, itu program Bapak apa, bohong itu, enggak ada begini'," ungkapnya.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Ijeck meminta Kemendes PDT memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap seluruh tahapan program. Menurutnya, kementerian tidak boleh hanya menyerahkan pelaksanaan kepada LPK dan yayasan tanpa memastikan kesesuaian informasi serta kepastian hak dan kewajiban peserta.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dilibatkan sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan peserta, termasuk pelatihan bahasa, dapat dipertimbangkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ijeck menilai, pelibatan pemerintah daerah perlu dilakukan lebih awal agar tersedia waktu yang cukup untuk menyiapkan anggaran. Terlebih, apabila program baru disosialisasikan menjelang pertengahan tahun, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan penyesuaian anggaran.
"Kalau memang ada program seperti ini, Pak Menteri mungkin bisa juga mengundang seluruh kepala daerah supaya biaya-biaya yang tadinya ditanggung masyarakat, apakah itu pelatihan bahasa, bisa dianggarkan di daerah," jelasnya.
Ia menegaskan, program pemberdayaan masyarakat desa melalui kesempatan bekerja di luar negeri merupakan langkah positif yang patut didukung. Namun, kesempatan tersebut harus dibarengi kepastian informasi, transparansi pembiayaan, serta pendampingan pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan.
Ijeck menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Namun, komunikasi tersebut justru kembali diarahkan kepada LPK dan yayasan.
Kondisi itu membuat anggota DPR kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai program tersebut.
"Jadi kami sendiri, tenaga ahli kami sendiri kebingungan untuk menjawab ini, apalagi masyarakat yang berhubungan langsung," tegasnya.
Ia berharap Kemendes PDT segera melakukan evaluasi menyeluruh, membenahi koordinasi dengan seluruh pihak pelaksana, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sebenarnya.
Dengan demikian, program penempatan kerja ke Jepang tidak sekadar menjadi janji kesempatan kerja, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan kepastian bagi masyarakat desa yang ingin meningkatkan keterampilan serta kesejahteraannya.