telusur.co.id -Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik dan pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jumat (29/5). Sejumlah akademisi dan peserta diskusi menilai proyek pengembangan pangan dan energi di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Dalam forum tersebut, antropolog Lamtiur Tampubolon menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan PSN di Papua Selatan, khususnya pembukaan lahan untuk perkebunan tebu sebagai bahan baku bioetanol dan kelapa sawit untuk biodiesel.
Menurut Lamtiur, proyek tersebut dinilai tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama bergantung pada tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan. Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat Papua, tanah memiliki makna yang jauh melampaui aspek ekonomi.
“Bumi Papua sangat sakral dan merupakan ‘ibu’ bagi masyarakat di sana. Tanah menjadi tempat tinggal sekaligus sumber pemenuhan seluruh kebutuhan hidup mereka. Karena itu, pembangunan perkebunan skala besar tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat adat dan bukan merupakan kebutuhan mereka,” ujar Lamtiur.
Lamtiur yang telah melakukan penelitian dan tinggal di Papua selama bertahun-tahun menilai masyarakat Papua semakin mengalami marginalisasi akibat berbagai proyek pembangunan yang tidak melibatkan mereka secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Pandangan serupa disampaikan oleh. Akademisi Unika Atma Jaya Eko Widodo. Dalam pemaparannya, Eko menyoroti berbagai persoalan ketidakadilan yang menurutnya masih dirasakan sebagian masyarakat Papua sejak integrasi wilayah tersebut ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait PSN, Eko mempertanyakan arah kebijakan pembangunan yang mendorong perluasan perkebunan energi melalui pembukaan hutan alam. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembenahan sistem transportasi dan pengelolaan energi yang berkelanjutan dibandingkan memperluas deforestasi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar.
“Yang paling penting saat ini adalah terus menggaungkan semangat melayani sesama tanpa pamrih atau altruisme, seperti yang dilakukan para aktivis di Papua yang selama ini berjuang mempertahankan hak-hak masyarakat adat,” kata Eko.
Diskusi yang dipandu oleh Bona Sigalingging juga menghadirkan testimoni mahasiswa asal Papua Selatan. Mereka mengaku prihatin terhadap kondisi yang terjadi di daerah asal mereka dan menyatakan bahwa berbagai persoalan yang diangkat dalam diskusi tersebut sesuai dengan realitas yang mereka saksikan secara langsung.
Para peserta menilai pembangunan di Papua seharusnya mengedepankan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, serta partisipasi warga lokal dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan wilayah Merauke sebagai salah satu kawasan pengembangan pangan dan energi nasional. Program tersebut mencakup pengembangan perkebunan tebu dan kelapa sawit dalam skala besar yang menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Melalui diskusi ini, para akademisi, mahasiswa, dan aktivis berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN di Papua Selatan dapat dilakukan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.(fie)
