telusur.co.id - Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diminta menjadikan data serta prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai acuan utama dalam memperkuat mitigasi menghadapi potensi musim kemarau panjang di Indonesia pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk “Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026” di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan tanpa menunggu kondisi ekstrem benar-benar terjadi.
“Ada atau tidaknya El Nino, kita harus tetap bersiap menghadapi dampak kemarau panjang,” ujarnya.
Dalam paparannya, BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, yakni pada periode April–Juni, dengan kondisi yang lebih kering akibat potensi fenomena El Nino. Sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus–September 2026.
Deputi BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, melalui Direktur Perubahan Iklim Fachri Radjab, menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau.
Sementara itu, BNPB menegaskan kesiapan menghadapi dampak bencana hidrometeorologi dan kekeringan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyebutkan bahwa tata kelola air dan kesiapsiagaan daerah menjadi kunci utama.
“Kami juga menyiapkan langkah mitigasi termasuk koordinasi dengan BMKG, pemerintah daerah, serta modifikasi cuaca bila diperlukan,” ujarnya.
Dari sisi kehutanan, Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kekeringan. Direktur perencanaan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Nurul Iftitah, menyebutkan terdapat lebih dari 42 ribu titik DAS yang perlu dikelola secara terpadu.
Para narasumber lain, termasuk peneliti kebencanaan dan akademisi, juga menyoroti pentingnya penguatan deteksi dini, keterlibatan masyarakat, serta kesiapan menghadapi dampak lanjutan seperti kebakaran hutan dan lahan, gagal panen, hingga ancaman kesehatan seperti ISPA dan dehidrasi.
Wartawan senior Usman Kansong menambahkan bahwa mitigasi juga perlu mencakup aspek kesehatan masyarakat, mengingat risiko penyakit saat musim kemarau meningkat signifikan.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa ancaman kemarau panjang 2026 membutuhkan pendekatan terpadu lintas sektor, dengan BNPB sebagai potensi koordinator utama dalam memastikan seluruh langkah mitigasi berjalan efektif.
