telusur.co.id -Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, buka suara soal pemberian status gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto yang sebelumnya menimbulkan menuai pro dan kontra di publik. 

JK sapaannya mengatakan, terlepas dari polemik pro dan kontra pemberian gelar tersebut, maka ketika Presiden telah meresmikannya seharusnya hal ini tak lagi menjadi persoalan. 

"Kalau sudah diresmikan oleh presiden itu bukan lagi pro kontra sebelumnya pro kontra, kita harus menerima itu dengan kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto ada sedikit kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini," kata JK kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). 

JK menilai setiap manusia baik tokoh bangsa atau bukan, sudah tentu memiliki kekurangan. Akan tetapi, menurutnya pemberian gelar tersebut sudah tentu diambil dengan pertimbangan yang matang. 

"Bahwa dia ada kekurangan ya semua orang ada kekuarangan, siapa sih yang lebih sempurna kan tidak ada juga," ucapnya. 

Lebih lanjut, kata JK, sosok Seoharto merupakan salah satu Presiden RI terbaik yang mampu mengangkat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen. 

"Tapi beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa pertumbuhan ekonomi saat Pak Harto itu bisa 7-8 persen, sekarang setelah itu sulit tercapai," pungkasnya. 

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh tanah air yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Pengumuman itu disampaikan dalam Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). 

Adapun Keputusan penganugrahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada 6 November 2025.

Berikut daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025, yakni:

1. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam) - Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik) - Jawa Tengah

3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan) - Jawa Timur

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik) - Jawa Barat

5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam) - Sumatera Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata) - Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi) - Nusa Tenggara Barat

8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam) - Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata) - Sumatera Utara

10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)- Maluku Utara