telusur.co.id - Keberadaan Koperasi Desa Kalurahan Merah Putih Tamanmartani di Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini menjadi tumpuan harapan masyarakat sekitar bagi upaya peningkatan ekonomi.
Meski tergolong baru berdiri KDMP ini menjadi salah satu percontohan (mockup) bagi pengembangan Koperasi Kelurahan Desa Marah Putih (KDKMP) secara nasional.
Eksistensi koperasi ini berkat dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintahan desa/ kelurahan hingga pusat termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Dana bergulir dari LPDB terbukti menjadi stimulus penting bagi KDKMP Tamanmartani dalam menggerakkan lini usaha riil di desa.
Ketua Koperasi Desa Kalurahan Merah Putih Tamanmartani, Mawardi mengatakan bahwa KKMP yang dipimpinnya mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB sebesar Rp750 juta dari total pengajuan Rp1,5 miliar. Dana bergulir tersebut diterima koperasi ini pada Desember 2025.
"Modal KKMP kami berasal dari LPDB Rp750 juta, Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) berupa penyertaan modal dan juga dari iuran wajib - pokok dari anggota," kata Mawardi saat berbincang - bincang dengan awak media saat melakukan kunjungan ke KDMP Tamanmartani.
Dukungan modal tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus untuk menghadirkan pelayanan publik yang dibutuhkan warga, mulai dari sektor kesehatan (Klinik) hingga penyediaan sarana produksi pertanian dan kebutuhan pokok (gerai sembako). Ia mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari LPDB sangat krusial saat koperasi baru merintis usahanya.
"Ketika kami berdiri tidak langsung eksis maka kami mendapat dukungan berupa bantuan keuangan. Memang kami tidak membangun fisik koperasi namun kami memanfaatkan bangunan lama yang menjadi aset milik kelurahan," ujar Mawardi.
Mawardi menjelaskan, pencairan dana pinjaman sebesar Rp750 juta dari LPDB tersebut tergolong mudah dan cepat. Ke depan, Ia berharap dukungan pembiayaan LPDB dapat ditingkatkan karena KDMP berencana menambah unit usahanya dengan menjadi offtaker dari produk pertanian masyarakat setempat.
Sejauh ini unit usaha yang telah dijalankan KDMP Tamanmartani adalah Gerai Sembako, Gerai Sarana Produksi Pertanian, Bioflok Ikan Nila, Klinik, Suplier SPPG dan Agen BNI 46. Khusus untuk klinik kesehatan, dalam waktu dekat akan dilakukan sertifikasi dan uji kelayakan untuk dapat menjadi Klinik Pratama yang dapat melayani pasien BPJS Kesehatan.
"Kita juga menjadi suplier SPPG walaupun belum full, harapannya kalau KKMP bisa menjadi suplier tetap minimal suplai 35 persen saja kebutuhan SPPG maka kami yakin koperasi ini bisa semakin eksis," tutur Mawardi.
Hingga saat ini, pengelolaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut berjalan sangat tertib dan disiplin. Setiap tiga bulan sekali, LPDB melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan kinerja keuangan koperasi tetap sehat.
Meski telah mampu berjalan mandiri, pengurus KDMP Tamanmartani menyadari adanya sejumlah tantangan dan fokus pembenahan internal yang harus dikejar agar koperasi dapat terus berkembang pesat. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penataan tata kelola keuangan yang transparan, termasuk rencana sertifikasi BNSP bagi bendahara sebelum menjalankan unit simpan pinjam secara penuh.
"Kita punya banyak potensi termasuk untuk menjadi suplier ke SPPG (secara tetap). Kita berharap ruang komunikasi bisa terus dibuka sehingga peluang kerjasama dapat terus ditingkatkan dengan berbagai pihak," ucapnya.
Sementara itu, Lurah Kalurahan Tamanmartani R. Gandang Hardjanata menegaskan komitmennya terhadap peran vital koperasi dalam menggerakkan perekonomian 17.400 penduduk yang tersebar di 22 pedukuhan di wilayahnya. Bahkan, demi meyakinkan penyalur modal, ia rela pasang badan memberikan jaminan agar KDMP mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari LPDB.
Ia meyakini bahwa koperasi merupakan wadah terbaik yang diakui hukum untuk memberikan kemudahan dan bantuan nyata bagi ekonomi rakyat. Namun demikian, ia menggarisbawahi masih adanya hambatan eksternal yang dihadapi koperasi desa di lapangan, termasuk pembatasan ruang gerak oleh pihak-pihak tertentu yang menghambat peran koperasi sebagai pemasok utama kebutuhan warga.
"Saya berharap program Presiden tidak didukung hanya dimulut saja tapi benar benar bisa dilaksanakan. Maka kunci utamanya adalah komunikasi, saya berharap ruang komunikasi dengan berbagai pihak terkait dibuka selebar -lebarnya oleh pemerintah pusat," kata Gandang.
Terkait dengan masalah belum adanya sarana prasarana fisik yang baru di KDMP Tamanmartani, ia menegaskan bahwa untuk saat ini belum diperlukan karena dapat dipenuhi dengan aset-aset idle di desa. Kedepan tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan pembangunan gerai fisik dapat menjadi bahan pertimbangan pengurus koperasi di masa mendatang.
"Koperasi adalah satu - satunya wadah atau badan yang diakui memperoleh kemudahan adalah koperasi, masalahnya ada pembatasan-pembatasan yang tidak wajar oleh pihak tertentu bagi koperasi," katanya.
Sebagian informasi, LPDB Koperasi sejauh ini telah menyalurkan dana bergulir kepada khusus KDKMP dengan total pencairan di 8 KDKMP atau setara dengan Rp6.38 miliar. Dari jumlah itu, pembiayaan disalurkan dengan skema syariah kepada 2 KDKMP dan sebanyak 6 KDKMKP disalurkan dengan skema konvensional.
Dana bergulir yang disalurkan LPDB Koperasi ternyata manfaatnya juga mengalir ke UMKM anggota koperasi, salah satunya Ardi Suhami sebagai pemilik dan pendiri usaha Arumanis Haji Ardi. UMKM ini memproduksi jajanan tradisional khas (rambut nenek/arbanat) yang beralamat di Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan anggota Koperasi Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Koperasi ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB yang kemudian disalurkan ke anggota koperasi, salah satunya Ardi Suhami.
Ia mengaku bahwa dana pinjaman yang didapatkan dari koperasi Bina Ihsanul Fikri tingkat suku bunganya lebih murah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya khususnya perbankan.
Ke depan ia berharap kemudahan akses pembiayaan ke koperasi dapat semakin mudah, murah dan cepat. Hal ini bisa terwujud manakala koperasi sebagai kepanjangan tangan juga mendapatkan modal penyaluran pinjaman dengan tingkat biaya yang lebih murah.
"Kehadiran LPDB memberikan manfaat bagi UMKM karena bunganya kami anggap rendah. Dengan beban biaya yang murah tentu berdampak bagi usaha UMKM seperti kami. Sekarang banyak permintaan produk kami dari berbagai negara, tetapi kami terkendala biaya ongkir karena barangnya murah tapi ongkos kirim mahal," katanya.[Nug]
-thumbnail.webp)
