telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, meminta pemerintah memastikan kebijakan pembagian pendapatan sebesar 8 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para driver. Ia mengingatkan, skema tersebut harus dihitung secara transparan dan tidak boleh menjadi celah bagi aplikator untuk mengurangi hak pengemudi melalui berbagai potongan biaya.
Edi menegaskan, kejelasan dasar perhitungan menjadi kunci agar kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas. Menurutnya, pengemudi harus menerima manfaat nyata dari kebijakan tersebut, bukan justru kembali dirugikan oleh mekanisme pembagian yang tidak jelas.
“Yang kita pastikan, yang 8 persen itu betul-betul ada manfaatnya bagi rakyat. Harus ada hitam di atas putihnya bahwa yang 8 persen itu adalah hasil bersihnya,” kata Edi melalui keterangan yang diterima, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Komisi V DPR RI belum menerima secara resmi naskah Perpres tersebut. Meski demikian, regulasi itu telah mengamanatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM untuk membahas model penerapan kebijakan pembagian pendapatan tersebut.
Menurut Edi, salah satu persoalan krusial yang harus diperjelas adalah dasar penghitungan pembagian 8 persen, terutama terkait kemungkinan adanya potongan biaya aplikasi dan komponen lainnya sebelum pendapatan pengemudi dihitung.
Ia mencontohkan, apabila tarif perjalanan yang dibayarkan pelanggan mencapai Rp15.000, tetapi pengemudi hanya menerima Rp10.000 setelah dipotong biaya aplikasi, pemerintah harus memastikan apakah pembagian pendapatan dihitung berdasarkan tarif awal atau uang bersih yang diterima pengemudi.
“Kalau menurut saya itu sama saja. Yang kita harapkan namanya 8 persen itu dari Rp15.000. Berarti kurang lebih Rp13.000 sekian itu hak pengemudi ojol, Rp10.000 sekian punya aplikator. Nah, inilah yang perlu kita dalami,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, Komisi V DPR RI belum dapat mengambil kesimpulan sebelum menerima dan mempelajari naskah resmi Perpres beserta rumusan pasal-pasal yang mengatur mekanisme pembagian pendapatan.
Edi berharap pemerintah tidak hanya menyusun aturan teknis, tetapi juga memastikan pelaksanaannya mampu menciptakan hubungan kemitraan yang adil antara perusahaan aplikator dan pengemudi. Kepastian mengenai dasar perhitungan, transparansi potongan, serta perlindungan hak pengemudi harus menjadi perhatian utama.
Ia menekankan, kebijakan pembagian pendapatan 8 persen harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Jangan sampai kebijakan yang semestinya melindungi pekerja transportasi berbasis aplikasi justru kehilangan manfaat akibat mekanisme perhitungan yang tidak berpihak pada mereka.