telusur.co.id, Riwayat pendidikan lebih dari sepertiga anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak tercantum dalam data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari total 580 anggota, sebanyak 211 orang atau 36,38 persen tidak mencantumkan latar belakang pendidikan. Sementara 63 anggota tercatat lulusan SMA atau sederajat.
Data tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu kembali menjadi sorotan di tengah perbincangan publik mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat, yang menguat setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Berdasarkan data BPS, anggota DPR dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 155 orang atau 26,72 persen. Sebanyak 119 orang atau 20,52 persen tercatat lulusan S2, 29 orang atau 5 persen lulusan S3, dan tiga orang atau 0,52 persen lulusan D3.
Adapun 63 anggota DPR atau 10,85 persen tercatat berpendidikan terakhir SMA atau sederajat. Data ini merangkum jenjang pendidikan yang tercantum saat pendaftaran calon anggota legislatif di KPU; ketiadaan data pada 211 nama tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan informasi tersebut tidak tercantum.
Sejumlah anggota DPR yang tercatat memiliki pendidikan setingkat SMA atau sederajat, antara lain Iyeth Bustami, Asep Romy Romaya, Samsul Bahri Tiyong, Melly Goeslaw, Rachel Maryam, Ahmad Dhani Prasetyo, Nafa Urbach, dan Jamal Mirdad. Ada pula anggota yang tercatat menempuh pendidikan kesetaraan Paket C.
Sorotan terhadap jenjang pendidikan anggota legislatif juga memunculkan kembali pertanyaan mengenai standar pendidikan minimum bagi calon wakil rakyat. Pasal 240 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Ketentuan itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025, pemohon meminta agar syarat pendidikan bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan sejumlah jabatan publik dinaikkan menjadi minimal sarjana S1. MK menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan syarat S1 akan mempersempit kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri.
Perdebatan mengenai pendidikan legislator pun menyentuh dua isu berbeda: standar minimum untuk dapat mencalonkan diri dan keterbukaan informasi kepada pemilih. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPR yang riwayat pendidikannya tercatat telah menempuh pendidikan tinggi, tetapi lebih dari sepertiganya belum memiliki keterangan pendidikan dalam data tersebut. RD