Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad buka suara terkait polemik kontrak kerja sama endorsement bernilai miliaran rupiah dengan dua kementerian.
Dalam klarifikasinya, dia mengakui salah satu kerja sama tersebut, yakni dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berlangsung setelah dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dilakukan sebelum Raffi dipercaya mengemban jabatan tersebut.
Pengakuan itu disampaikan Raffi melalui video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad.
"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelum saya menjadi Utusan Khusus Presiden serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," ujar dia dalam unggahan videonya, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa Raffi masih menjalankan aktivitas profesional sebagai pekerja seni setelah menduduki posisi utusan khusus presiden. Salah satunya melalui kerja sama komersial dengan instansi pemerintah.
Suami Nagita Slavina itu mengatakan dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 untuk meminta penjelasan mengenai status aktivitas pekerjaannya sebagai pekerja seni.
Konsultasi itu mencakup kegiatan endorsement hingga bentuk kerja sama komersial lainnya.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ucap dia.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan terhadap peraturan.
Dia menuturkan, jabatan yang dipercayakan kepadanya juga menuntut tanggung jawab moral, termasuk menjaga etika dan kepercayaan masyarakat.
"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," ungkap Raffi.
Atas polemik yang berkembang, Raffi menyatakan akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi.
Dia berjanji lebih berhati-hati dalam menentukan langkah, khususnya terkait aktivitas profesional yang berpotensi menimbulkan persoalan kepatutan selama dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden.
Ayah dari Rafathar Malik Ahmad itu juga menyatakan tidak keberatan apabila kontrak kerja sama dengan kementerian diperiksa oleh lembaga pengawasan negara.
Dia membuka ruang bagi Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Raffi turut menyatakan kesiapannya menindaklanjuti hasil pemeriksaan apabila ditemukan kekurangan dalam proses maupun prosedur kerja sama tersebut.
Melalui klarifikasi tersebut, Raffi tidak hanya menjelaskan kronologi kerja sama, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf dan mengakui pentingnya menjaga kepercayaan publik.
Lebih lanjut, dia menyadari bahwa tanggung jawab yang melekat pada jabatannya tidak cukup dipenuhi melalui pernyataan, melainkan harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan.
Diberitakan sebelumnya, kontrak endorsement Raffi dengan dua kementerian menjadi perbincangan luas di media sosial.
Nilai kerja sama yang mencapai miliaran rupiah memicu sorotan, terutama karena kontrak dengan KKP diketahui berlangsung ketika Raffi sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Editor: Risyad.