telusur.co.id - Tidak munculnya usulan nama calon wakil presiden dari partai-partai koalisi pemerintahan dinilai menjadi sinyal bahwa penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka masih sepenuhnya berada dalam kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, Prabowo memiliki dua opsi yang cukup realistis untuk dipertimbangkan, yakni figur profesional dan kader Partai Gerindra. Figur profesional memiliki sejumlah keunggulan strategis, terutama untuk membantu pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya kondusif.
"Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah. Figur tersebut dapat melengkapi kepemimpinan presiden, terutama dalam memastikan agenda ekonomi pemerintah berjalan secara terukur, efektif, dan berkelanjutan," ujar Arifki.
Selain ekonomi, figur profesional dari kalangan hukum juga dinilai layak masuk dalam pertimbangan. Hal ini sejalan dengan agenda Prabowo yang menaruh perhatian pada pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum yang menghambat kepentingan negara.
Arifki menilai, figur profesional juga berpotensi memberikan energi baru bagi pemerintahan, terutama dalam memperkuat kepercayaan dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
"Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai. Apalagi, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 tentu lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden," jelasnya.
Di sisi lain, Arifki melihat opsi kader Gerindra juga memiliki keuntungan politik tersendiri bagi Prabowo. Wakil presiden dari internal Gerindra akan mempermudah koordinasi politik dan komunikasi pemerintahan karena memiliki kedekatan ideologis, organisatoris, serta pemahaman terhadap karakter kepemimpinan Prabowo.
Namun, pilihan tersebut juga menyimpan konsekuensi bagi partai-partai koalisi.
"Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing," ungkapnya.
Menurut Arifki, kalkulasi tersebut semakin relevan karena partai politik mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029. Pada 2027, agenda pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPU juga akan menjadi bagian penting dari konsolidasi politik nasional.
Lebih jauh, Arifki membaca tidak munculnya usulan kandidat dari partai koalisi sebagai fenomena yang menarik.
Setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang menjelaskan sikap politik tersebut.
Pertama, partai koalisi tampaknya tidak ingin menimbulkan kesan memiliki ambisi membangun poros politik sendiri untuk Pilpres 2029. Mengusulkan kader sebagai wakil presiden berpotensi dibaca sebagai upaya memperkuat posisi tawar menuju kontestasi politik berikutnya.
Kedua, partai-partai koalisi cenderung mengambil posisi menunggu dan berharap dipilih langsung oleh Prabowo, ketimbang secara terbuka mengajukan nama kadernya. Sikap ini bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak dianggap sedang melakukan manuver politik di tengah proses penentuan wakil presiden.
Ketiga, partai koalisi kemungkinan sedang menyiapkan agenda dan strategi politik masing-masing untuk 2029. Jika kadernya masuk ke dalam pemerintahan sebagai wakil presiden, ruang manuver partai tersebut bisa menjadi lebih terbatas karena harus ikut bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja pemerintahan.
"Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029," kata Arifki.
Karena itu, menurut Arifki, persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra bukan semata persoalan siapa yang paling dekat dengan Prabowo, melainkan siapa yang paling mampu memberikan keuntungan strategis bagi keberlanjutan pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan politik menuju 2029.
"Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo," pungkasnya.[Nug]