telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dampak cuaca ekstrem dan fenomena El Niño yang memicu krisis air dinilai mengancam produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional.
Kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah dilaporkan telah menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen atau puso. Kondisi ini membutuhkan respons cepat dari pemerintah agar kerugian petani tidak semakin besar dan lahan pertanian yang masih dapat diselamatkan tidak kehilangan sumber pengairan.
Ridwan menegaskan, penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi dan prosedur administratif. Pemerintah harus memastikan bantuan dan langkah teknis benar-benar hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan.
“Saya telah mendengar aspirasi masyarakat terdampak. Banyak dari mereka yang mengalami gagal panen. Negara harus hadir memberikan dukungan nyata,” tegas Ridwan kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Menurut Ridwan, Kementerian PU melalui Ditjen SDA harus menjadikan penanganan kekeringan sebagai prioritas, terutama di wilayah pertanian yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Salah satu langkah yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan anggaran Operasional dan Pemeliharaan (OP) untuk mendukung penanganan darurat di lapangan.
Ia juga mengingatkan agar anggaran penanganan kekeringan disalurkan secara tepat sasaran, dengan memprioritaskan daerah yang paling terdampak. Dengan begitu, intervensi pemerintah dapat membantu petani mempertahankan lahan produktif sekaligus menekan risiko gagal panen yang lebih luas.
“Harus ada aksi cepat, tepat, dan terukur dari pemerintah agar masyarakat dapat menyelamatkan lahan mereka,” ujarnya.
Dorong Solusi Konkret, dari Pompa Air hingga Perbaikan Irigasi
Ridwan turut mendorong Ditjen SDA memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di berbagai daerah. Koordinasi tersebut penting agar langkah penanganan disesuaikan dengan kondisi sumber air, kebutuhan irigasi, serta karakteristik wilayah yang mengalami kekeringan.
Sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan antara lain menyediakan pompa air darurat, memberikan dukungan bahan bakar untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian, serta memperbaiki infrastruktur sumber daya air dan jaringan irigasi yang membutuhkan penanganan.
Menurutnya, langkah mitigasi tidak bisa ditunda hingga dampak kekeringan semakin meluas. Setiap keterlambatan berpotensi meningkatkan kerugian petani, mengganggu produksi pertanian, dan menambah tekanan terhadap ketersediaan pangan nasional.
“Jika terlambat, maka ketahanan pangan nasional taruhannya,” tegasnya.
Anggaran Puluhan Triliun Harus Berdampak Nyata
Di sisi lain, Ridwan menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran Kementerian PU untuk memperkuat penanganan kekeringan. Komisi V DPR RI sebelumnya telah membahas dan menyetujui alokasi anggaran Kementerian PU dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp114,58 triliun.
Dari total tersebut, Ditjen SDA mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp30,6 triliun. Sementara itu, pada 2026, Ditjen SDA mengelola anggaran sebesar Rp36,3 triliun dari total anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp132 triliun.
“Sementara di tahun 2026 ini, Ditjen SDA mengelola anggaran sebanyak Rp36,3 triliun dari total anggaran Kementerian PU sebanyak Rp132 triliun,” jelasnya.
Ridwan berharap besarnya dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat mitigasi kekeringan, meningkatkan keandalan jaringan irigasi, serta memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang terdampak.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan kekeringan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kecepatan pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan. Langkah cepat dan terukur menjadi kunci untuk menekan risiko gagal panen, menjaga produktivitas pertanian, dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman cuaca ekstrem.
