Oleh: Amir Hidayatulloh, Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan.
Perilaku seorang influencer maupun tokoh publik menjadi salah satu yang diperhatikan oleh masyarakat. Perilaku mereka menjadi salah satu bahan perbicangan di masyarakat, termasuk perilaku kewajiban perpajakannya. Apabila dikaitkan dengan isu perpajakan, masyakarat membicarakan mereka tidak hanya gaya hidup yang mewah, namun juga membicarakan komitmen dan integritasnya pada negara. Apalagi, apabila influencer atau tokoh publik tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang menduduki posisi strategis, maka setiap kegiatan yang melibatkannya akan berdampak pada simbolis yang kuat. Dengan demikian, faktor transparansi pajak merupakan salah satu ujian bagi kesetaraan hukum dan mencerminkan sistem perpajakan nasional.
Tidak sekedar kepatuhan, namun lebih ke soal etika
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self asessment system yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri dan jujur. Sistem ini diperlakukan untuk semua wajib pajak tanpa membedakan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain. Standar pajak bagi influencer atau tokoh publik yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Bagi mereka, pajak tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban perpajakannya akan tetapi menjadi tolak ukur etika kepemimpinan. Mereka ditutut untuk melakukan transparansi. Sehingga, apabila mereka tersandung kasus pajak, mereka tidak sekedar memberikan atau mempertahankan argumennya namun lebih kepada keterbukaan yang terukur. Adanya keterbukaan yang terukur dapat dijadikan salah satu alat untuk membuktikan bahwa dirinya patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Fenomena ini menjadi salah satu sarana edukasi kepada masyarakat terkait dengan politik-ekonomi.
Momentum membangun kepercayaan publik
Isu yang sekarang sedang terjadi seyogyanya dapat digunakan sebagai bahan refleksi bersama, bukan malah dijadikan sebagai bahan untuk saling menyalahkan. Otoritas pajak dituntut untuk bersikap tegas dan adil tanpa memandang bulu agar kepercayaan publik kepada pemerintah semakin meningkat. Jangan sampai ada anggapan bahwa aturan atau hukum akan tajam kebawah namun tumpul keatas. Bagi influencer maupun tokoh publik harus memiliki pemikiran bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk legitimasi moral yang paling nyata. Membayar pajak sesuai dengan aturan merupakan salah satu bentuk paling konkret untuk menunjukan kepedulian mereka pada pembangunan.
