JAKARTA, Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menilai pemerintah telah melakukan sejumlah gebrakan besar di tengah berbagai tantangan dan polemik yang masih muncul di masyarakat.
Menurut Kurniawan, dua tahun pemerintahan Prabowo tidak bisa hanya dilihat dari kekurangan yang masih terjadi. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan strategis telah mulai menunjukkan hasil, meskipun belum seluruhnya mampu menjawab ekspektasi masyarakat.
“Sudah banyak yang dilakukan oleh Prabowo, walaupun belum bisa menjawab semua yang diinginkan masyarakat. Tapi selama dua tahun ini Pak Prabowo sudah melakukan gebrakan-gebrakan besar,” kata H. Kurniawan.
Ia menyebut sedikitnya empat agenda besar yang menjadi perhatian pemerintahan Prabowo, yakni swasembada pangan, swasembada energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemberantasan korupsi.
Swasembada Pangan dan Energ
Kurniawan menilai kebijakan swasembada pangan dan energi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah membangun kemandirian nasional.
“Pak Prabowo sejak awal sudah bicara tentang swasembada pangan dan energi. Sekarang kita melihat kebijakan itu mulai diarahkan secara serius,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sejumlah keterangan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan, sementara di sektor energi pemerintah menyebut produksi solar dalam negeri telah mampu menggantikan impor solar mulai 1 Juli 2026.
Prabowo juga menempatkan kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan nasional agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar dan pasokan dari luar negeri.
MBG Masih Menuai Polemi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu program utama yang disoroti Kurniawan.
Ia mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai polemik dan kritik. Namun, menurutnya, program tersebut perlu dilihat sebagai kebijakan jangka panjang yang masih terus diperbaiki.
“MBG, walaupun masih banyak polemik, tapi saya yakin ke depannya akan semakin baik,” katanya.
Pemerintah sendiri menyatakan jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat. Dalam keterangan Presiden pada 2026, program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima, termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lainnya.
Karena itu, Kurniawan menilai kritik terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan, tetapi tidak seharusnya membuat tujuan besar program tersebut diabaikan.
Pemberantasan Korupsi dan Mafia
Sorotan paling keras Kurniawan diarahkan pada agenda pemberantasan korupsi.
Menurut dia, pemerintahan Prabowo mulai menyentuh sejumlah praktik yang sebelumnya dinilai sulit tersentuh oleh penegakan hukum.
“Mafia yang tidak tersentuh hukum, di pemerintahan Prabowo semuanya dilibas,” tegasnya.
Kurniawan mengatakan kebijakan pemberantasan korupsi dan penertiban berbagai praktik ilegal secara alamiah dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Kalau pun terjadi tidak nyamannya situasi saat ini, itu adalah imbas dari kebijakan berani Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, mafia, dan oligarki. Tentunya mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun melakukan korupsi merasa tidak nyaman dan akan melakukan perlawanan,” jelasnya.
Dalam sejumlah pernyataannya, Presiden Prabowo memang menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak korupsi, penyelewengan, tambang ilegal, serta pengelolaan sumber daya alam yang melanggar hukum. Pemerintah juga menyebut telah melakukan penyitaan terhadap aset atau lahan yang dinilai bermasalah secara hukum.
Namun, tudingan mengenai adanya jaringan atau bentuk “perlawanan” tertentu terhadap pemerintah merupakan pandangan Kurniawan dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti tanpa bukti atau proses hukum yang mendukung.
GCP: Bukan Relawan But
Di tengah berbagai perdebatan politik dan kebijakan pemerintah, Kurniawan menegaskan bahwa GCP tidak menempatkan diri sebagai pendukung yang menerima seluruh kebijakan pemerintah tanpa kritik.
“Kami bukan relawan buta. Ketika Prabowo benar kita dukung, ketika Pak Prabowo kurang benar pun kita kritisi. Itulah cinta yang bertanggung jawab,” kata Kurniawan.
Menurut dia, dukungan kepada pemerintahan harus disertai kontrol dan kritik agar kebijakan yang dibuat tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan GCP akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan koreksi apabila menemukan kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Bahkan ketika Prabowo Subianto sudah melupakan rakyatnya, tentunya kami tidak segan-segan mencabut dukungan. Tapi hingga saat ini, Pak Prabowo masih memilih kepentingan bangsa dan negara, makanya kami tetap mendukung,” tegasnya.
Kritik, Hoaks, dan Perang Naras
Kurniawan juga menyoroti dinamika informasi di media sosial. Menurutnya, perdebatan mengenai kebijakan pemerintah saat ini berlangsung sangat keras dan diwarnai berbagai tudingan.
Ia menyebut munculnya hoaks, fitnah, umpatan, serta cacian sebagai bagian dari dinamika politik yang perlu disikapi secara kritis.
Namun, pernyataan mengenai adanya jaringan tertentu yang secara terorganisir menyebarkan hoaks atau fitnah, menurut Kurniawan, merupakan penilaiannya dan perlu dibuktikan secara faktual apabila dikaitkan dengan pihak tertentu.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sendiri dalam sejumlah pidatonya mengakui bahwa pemerintah menghadapi kritik terhadap berbagai program, termasuk MBG, tetapi pemerintah menyatakan akan menjawab kritik tersebut melalui hasil dan data.
Kekurangan Anggaran dan Warisan Persoalan
Kurniawan berpandangan bahwa berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat tidak bisa seluruhnya dilepaskan dari kondisi pemerintahan dan perekonomian sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi pekerjaan rumah besar, termasuk persoalan korupsi, kebocoran anggaran, serta praktik ilegal yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan.
“Jangan sampai karena ingin mengkritik pemerintah, kemudian semua yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap kritik,” ujarnya.
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabow
Sebagai bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo, GCP berencana menggelar kegiatan refleksi dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026 di Nyageng, Serang.
Kegiatan tersebut akan menjadi momentum bagi GCP untuk mengevaluasi berbagai program pemerintahan sekaligus menyampaikan pandangan mengenai agenda pemerintahan ke depan.
Kurniawan menegaskan, dukungan GCP terhadap Prabowo tetap diberikan selama kebijakan pemerintah dinilai berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, ukuran utama dukungan bukan sekadar kedekatan politik, melainkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Ketika Prabowo benar kita dukung, ketika kurang benar kita kritisi. Kami ingin pemerintahan ini berhasil, bukan sekadar ingin menjadi pendukung,” pungkasnya.
Dengan demikian, memasuki tahun ketiga pemerintahannya, tantangan Prabowo tidak hanya berada pada pelaksanaan program seperti swasembada pangan, energi dan MBG, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta perbaikan tata kelola berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(fie)
