Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah administratif untuk meredam polemik dualisme kepengurusan di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang kini berlabel Asosiasi Futsal Indonesia (AFI).
Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), pemerintah resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) organisasi tersebut.
Kebijakan pembatasan ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas surat permohonan resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026. Langkah tersebut bertujuan mencegah terjadinya perubahan data kepengurusan secara sepihak selama konflik internal belum menemukan titik terang.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, membenarkan bahwa pihaknya telah memproses permohonan otoritas sepak bola nasional tersebut sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (16/11/2026) malam.
Andi memastikan bahwa pembekuan sementara ini hanya berlaku pada sistem pencatatan badan hukum FFI. Dengan demikian, seluruh aktivitas olahraga, program pembinaan atlet, hingga bergulirnya kompetisi futsal di Tanah Air dipastikan tidak terdampak.
Pembatasan akses ini dinilai krusial guna menjamin ketertiban administrasi negara hingga lahir keputusan kepengurusan definitif yang sah melalui mekanisme internal di bawah naungan PSSI.
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelasnya.
Kemenkum menegaskan bahwa pemblokiran SABH bersifat sementara. Akses administrasi badan hukum FFI akan kembali dibuka setelah konflik internal diselesaikan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan PSSI mengirimkan pemberitahuan resmi terkait susunan pengurus definitif.
"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," sebut Andi.
Di tengah memanasnya dinamika futsal nasional, Andi menggarisbawahi bahwa Kemenkum bersikap netral dan tidak memiliki kewenangan menentukan pihak yang berhak menduduki kursi kepemimpinan FFI. Menurutnya, posisi FFI sebagai asosiasi anggota di bawah struktur PSSI sejajar dengan asosiasi sepak bola pantai maupun sepak bola wanita menjadikan penyelesaian sengketa sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi PSSI.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Pemerintah berharap kemelut ini dapat segera dituntaskan agar fokus seluruh pemangku kepentingan kembali terarah pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.
Sebagai informasi, cabang olahraga futsal berada di bawah regulasi FIFA melalui PSSI sebagai federasi nasional yang berafiliasi resmi. Oleh karena itu, tata kelola hingga pergantian pengurus FFI wajib tunduk pada Statuta PSSI. Dalam suratnya kepada Kemenkum, PSSI turut melaporkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI guna menjaga roda organisasi sekaligus mempersiapkan gelaran KLB sebagai jalan keluar penetapan kepengurusan definitif.