telusur.co.id - Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara kembali mengemuka. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara atau Provinsi Kepulauan Papua Utara masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Tonny menegaskan, pembentukan provinsi baru tersebut bukan sekadar persoalan pemekaran wilayah, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah adat Saireri.
Ia mengungkapkan, aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara yang disampaikan masyarakat Papua, sejumlah bupati, serta anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 1 Oktober 2026 telah diakomodasi dalam pembahasan penyusunan prioritas legislasi DPR untuk 2027.
"Kami bersyukur bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita dari Papua pada 1 Oktober 2026 oleh para bupati dan juga anggota MRP sudah diakomodasi dan masuk dalam daftar yang akan diusulkan untuk dibahas bersama pemerintah dan DPD," ujar Tonny kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan prioritas legislasi tersebut melibatkan pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII bersama pimpinan fraksi. Agenda itu sekaligus menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2026 dan penentuan rancangan undang-undang yang akan diperjuangkan pada 2027.
Tahap selanjutnya, DPR akan membahas daftar prioritas tersebut bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rencananya, Menteri Hukum dan perwakilan DPD akan diundang pada 25 November 2026.
Tonny berharap pemerintah memberikan persetujuan agar RUU Pembentukan Provinsi Papua Utara dapat ditetapkan sebagai prioritas Prolegnas 2027 melalui usul inisiatif DPR.
Menurutnya, pembentukan Papua Utara juga memiliki landasan penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua, terutama terkait penataan wilayah berdasarkan tujuh wilayah adat.
Ia menyebut enam wilayah adat di Papua telah memiliki provinsi masing-masing. Namun, wilayah adat Saireri hingga kini masih membutuhkan perjuangan agar memiliki provinsi sendiri melalui pembentukan Provinsi Papua Utara.
"Enam wilayah adat sudah terbentuk, tinggal wilayah adat Saireri yang bisa kita usulkan sebagai bagian tujuh wilayah adat di Papua. Ini menjadi satu pergumulan masyarakat di wilayah Saireri agar keadilan dan kesejahteraan di Tanah Papua bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat," jelasnya.
Tonny mengungkapkan, perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara bukanlah gagasan baru. Wacana tersebut telah dibahas sejak 2022 dan bahkan sempat mencapai tahap finalisasi di Badan Legislasi DPR sebelum dibawa kepada pimpinan untuk ditetapkan.
Namun, proses tersebut terhenti setelah pemerintah mempertimbangkan keterbatasan kemampuan anggaran negara.
Kini, setelah beberapa tahun tertunda, Tonny menilai momentum untuk kembali memperjuangkan pembentukan Papua Utara semakin terbuka. Ia meminta persoalan fiskal tidak terus dijadikan alasan untuk menghambat aspirasi masyarakat di wilayah Saireri.
Sebagai perbandingan, ia menyebut kapasitas APBN pada 2022 berada di kisaran Rp3.100 triliun, sedangkan proyeksi APBN 2027 mencapai sekitar Rp4.060 triliun. Menurutnya, peningkatan kapasitas anggaran tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam membuka ruang pembentukan daerah otonomi baru di Papua.
"Kalau kita mau menunggu sampai adanya kecukupan dana baru pemekaran, ini sesuatu yang tidak bisa jalan. Kalau kita bicara tentang keterbatasan alokasi dana, maka tidak akan ada pemekaran di Provinsi Papua. Tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa dana ini terbatas," tegasnya.
Karena itu, Tonny menilai persoalan pembentukan Provinsi Papua Utara tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan keuangan negara, tetapi juga membutuhkan keberanian dan kemauan politik pemerintah pusat untuk menjalankan amanat otonomi khusus Papua.
Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Saireri dan memberikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Papua Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, memperluas akses pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.