Upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, kini menjangkau seluruh desa. Sebanyak 19 desa di wilayah tersebut telah memiliki Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), dilengkapi kader pendamping serta dukungan anggaran untuk menjalankan pelayanan.
Capaian tersebut mengantarkan Kecamatan Juwiring menjadi salah satu wilayah percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan predikat unggul. Program yang mengintegrasikan perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses pelayanan publik itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Saat meninjau pelaksanaan program Kecamatan Berdaya di Kantor Kecamatan Juwiring, Jumat (13/11/2026), Ahmad Luthfi menilai Juwiring berhasil membangun pola pelayanan yang melibatkan pemerintah kecamatan dan desa secara terpadu.
“Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap sekali. Artinya, kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, kecamatan perlu dikembangkan sebagai pusat aktivitas sekaligus ruang bersama bagi masyarakat desa. Dengan pendekatan tersebut, berbagai kelompok masyarakat, mulai dari generasi muda, petani, perempuan, hingga anak-anak, dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi, baik secara mandiri maupun melalui kelompok.
Model pemberdayaan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini yang kita gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Keberhasilan Juwiring menjadi salah satu gambaran konkret dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga memperoleh penghargaan sebagai Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak dalam ajang Indonesia Kita Award 2026.
Melalui program Kecamatan Berdaya, kebijakan perlindungan tersebut tidak hanya dijalankan di tingkat provinsi, tetapi diterjemahkan menjadi layanan yang dapat dijangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Salah satu keunggulan Juwiring terletak pada penguatan sistem perlindungan kelompok rentan. Bahkan sebelum pembentukan RPPA, kecamatan ini telah mengembangkan inovasi Puspa (Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas).
Kini, seluruh 19 desa di Juwiring telah memiliki RPPA beserta satuan tugas pendamping. Fasilitas tersebut menjadi tempat masyarakat menyampaikan pengaduan terkait berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Camat Juwiring Nindyarini Budi Wardhani mengatakan, keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat semakin berani mengungkapkan persoalan yang selama ini cenderung disimpan atau tidak dilaporkan.
Untuk memperkuat pelaksanaannya, pemerintah kecamatan membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, kalangan pengusaha, budayawan, serta tokoh agama. Setiap desa juga telah memiliki kader paralegal yang membantu memberikan pendampingan dan menangani persoalan di lingkungan masing-masing.
“Kami selalu berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani speak up tentang permasalahan perempuan dan anak. Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada,” kata Nindyarini.
Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat persoalan. Kasus yang masih memungkinkan diselesaikan di tingkat desa akan ditangani oleh pemerintah desa. Sementara persoalan yang membutuhkan intervensi lebih lanjut diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 10 pengaduan terkait anak, enam pengaduan terkait perempuan, enam persoalan yang melibatkan penyandang disabilitas, serta dua pengaduan terkait lanjut usia.
Pendampingan juga tidak berhenti pada penerimaan laporan. Pemerintah kecamatan tetap memberikan perhatian terhadap proses pemulihan korban, termasuk mereka yang mengalami perundungan, kekerasan seksual, maupun eksploitasi. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah membantu memulihkan kepercayaan diri korban.
“Sampai saat ini kami juga masih mendampingi korban, entah itu bullying, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Kami juga memberikan bantuan untuk pemulihan kepercayaan diri,” ungkapnya.
Selain memperkuat perlindungan perempuan dan anak, kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi ke Juwiring juga dimanfaatkan untuk menghadirkan berbagai pelayanan langsung bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, pemerintah menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan program Dokter Spesialis Keliling (Speling). Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus mendatangi rumah sakit.
Pemerintah juga mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat secara simbolis. Bantuan itu meliputi Kartu Jateng Ngopeni (Kajen) Tahap IV kepada 260 penerima manfaat, masing-masing senilai Rp600.000.
Selain itu, terdapat bantuan insentif bagi pengajar keagamaan Termin II Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran Rp2.770.200.000 serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp2.500.000 bagi setiap penerima.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sambungan listrik murah kepada 10 penerima dengan nilai total Rp10.698.055. Sementara melalui program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, disalurkan satu ton beras untuk 100 keluarga penerima manfaat.
Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan pendekatan Kecamatan Berdaya yang tidak sekadar berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan memperluas akses terhadap pelayanan dasar.
Melalui sinergi pemerintah kecamatan, desa, dan berbagai elemen masyarakat, Juwiring diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan yang bisa diterapkan di wilayah lain. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga memiliki ruang perlindungan, kesempatan mengembangkan potensi, serta akses menuju kehidupan yang lebih sejahtera. [ham]
