Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting, khususnya di wilayah perdesaan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, saat pembukaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/11/2026).
"Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang berkinerja baik dalam rangka meningkatkan penurunan stunting, khususnya di desa-desa. Rata-ratanya sudah di bawah angka nasional," katanya.
Riza mengatakan, pihaknya mencatat prevalensi stunting Jawa Tengah saat ini 17,1 persen, atau berada di bawah rata-rata nasional 19,8 persen. Dari hasil penilaian Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) tercatat 52 persen atau 4.029 desa di Jateng berkinerja baik, dari total 7.810 desa di provinsi ini.
Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat, keluarga, serta kader kesehatan, juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Ditegaskan, penanganan stunting bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga di desa.
"Masalah stunting ini penting sekali, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Diharapkan angka stunting di seluruh Indonesia bisa menurun secara signifikan," ujarnya.
Riza juga mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beserta jajaran, yang dinilai telah menjalankan program penanganan stunting secara terencana, dan melibatkan berbagai pihak.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, prevalensi stunting di Jawa Tengah saat ini berada di kisaran 17,1 persen, dan ditargetkan angka tersebut turun menjadi 16,3 persen pada 2027.
Dia membeberkan, penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, Dukcapil, serta dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peran Tim Penggerak PKK dan kader Posyandu di desa juga terus diperkuat.
Gus Yasin, sapaannya, mengatakan, pemantauan langsung di desa-desa dampingan, menunjukkan para kader telah menjalankan berbagai program pencegahan stunting. Apabila ditemukan bayi atau balita yang terindikasi mengalami masalah pertumbuhan, mereka segera mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk rujukan apabila diperlukan.
"Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk. Ini menjadi komitmen kami agar anak-anak yang terindikasi stunting bisa segera mendapatkan pelayanan," katanya.
Wagub menambahkan, sejumlah program pemerintah pusat juga turut mendukung upaya penurunan stunting. Di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), pemeriksaan kesehatan gratis, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
"Cek Kesehatan (Cek Kesehatan Gratis) kami lewat Spelling (program Dokter Spesialis Keliling Pemprov) juga banyak menemukan, mengidentifikasi anak-anak balita atau bayi yang mengarah ke stunting, benar-benar mendapatkan pelayanan. Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso mengatakan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga akses air bersih, perilaku hidup sehat, dan faktor lingkungan.
"Stunting tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Semua pihak harus bergerak karena penyebabnya banyak, mulai dari gizi, penyediaan air bersih, perilaku, dan lain sebagainya," ujar Nadi.
Dia menjelaskan, pemerintah desa memiliki peran strategis melalui penetapan prioritas pembangunan dan pemanfaatan dana desa. Percepatan pencegahan stunting, masih menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa.
Selain itu, pemberdayaan kader pembangunan manusia, kader keluarga, dan Posyandu terus didorong, agar pemantauan ibu hamil hingga anak usia balita berjalan berkelanjutan.
Salah satu program yang dijalankan melalui TP PKK, kata Nadi, adalah Kencan Bumil, yakni pemantauan perkembangan dan kondisi ibu hamil, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan.
Rakor dihadiri selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga dari kabupaten dan kota se-Jateng. Antusias peserta terlihat dari jalannya kegiatan yang berlangsung seharian tersebut. [ham]