PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) mengambil langkah preventif dalam tata kelola aspek hukum korporasi dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Sinergi penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Surabaya, Senin (16/11/2026).
Melalui kemitraan strategis ini, PDS akan mendapatkan dukungan pendampingan hukum yang komprehensif dalam merespons dinamika proses bisnis maupun perubahan regulasi. Bentuk pendampingan dari Kejari Tanjung Perak melalui Jaksa Pengacara Negara mencakup pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, serta pertimbangan hukum. Selain itu, kejaksaan juga dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, maupun konsiliator dalam lingkup perdata dan tata usaha negara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran pendampingan hukum sejak dini diharapkan mampu memperkaya perspektif yuridis dalam setiap pengambilan kebijakan perusahaan, khususnya pada aktivitas operasional yang memerlukan mitigasi risiko sejak tahap awal. Dengan demikian, strategi ekspansi bisnis dapat berjalan selaras dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Anggara Suryanagara, S.H., M.H., menegaskan bahwa institusinya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga aktif mengawal pencegahan pelanggaran di lingkungan korporasi.
“Selain melaksanakan fungsi represif, Kejaksaan Negeri juga memiliki fungsi preventif kepada pelaku usaha. Kerja sama ini bermaksud memberikan peran kami dalam perbaikan tata kelola, tentunya dibarengi dengan itikad yang baik. Visi dan misi kami adalah melaksanakan tata kelola yang baik, demi mencegah munculnya celah untuk terjadinya kejahatan,” ujar Anggara Suryanagara.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pelindo Daya Sejahtera, Muhammad Fatkhurroji, menilai kolaborasi ini menjadi pijakan krusial untuk memperkokoh fondasi legalitas perusahaan dalam menjalankan roda usaha.
“Pendampingan hukum ini membantu kami dalam mengambil keputusan bisnis dengan pertimbangan hukum yang lebih kuat. Kami ingin memastikan setiap langkah perusahaan memiliki landasan yang tepat, sehingga kegiatan usaha dan pelayanan kepada mitra maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lewat penguatan pendekatan preventif bersama aparat penegak hukum ini, manajemen PDS berkomitmen terus menjaga akuntabilitas tata kelola dalam setiap proses pengambilan keputusan, sekaligus menjamin seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai koridor hukum di tengah persaingan industri yang kian dinamis.