Sah! DPR Akhirnya Ketok Palu UU Perampasan Aset

by Malik Sihite |
Sah! DPR Akhirnya Ketok Palu UU Perampasan Aset
Suasana pengesahan UU Perampasan Aset yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: DPR RI

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut terealisasi lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut pengesahan regulasi tersebut.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata dia seusai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan, sejumlah hal yang berpotensi menjadi perhatian dalam implementasi beleid tersebut telah diantisipasi melalui pembahasan bersama.

Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Seluruh pimpinan DPR, yang terdiri dari lima orang, hadir dalam agenda pengambilan keputusan tersebut.

Rapat dipimpin Puan dengan didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dalam konferensi pers setelah rapat, Puan juga didampingi jajaran wakil ketua serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Penyelesaian RUU Perampasan Aset ini sekaligus melampaui tenggat yang sebelumnya disampaikan DPR kepada publik, yakni 15 Desember 2026 atau sebelum penutupan masa sidang tahun ini.

Dengan demikian, DPR berhasil menuntaskan pembahasan regulasi tersebut hampir satu bulan lebih awal dari jadwal yang ditargetkan.

“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ungkap Puan.

Dia menegaskan, pengesahan regulasi tersebut bukan merupakan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa akibat tekanan publik.

Puan juga menerangkan, penyelesaian UU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak mengingat rancangan aturan tersebut telah diperjuangkan selama 18 tahun.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” papar dia.

Dalam kesempatan itu, Puan turut memaparkan proses panjang penyusunan regulasi tersebut. DPR, kata dia, membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap materi RUU Perampasan Aset.

Sejumlah pihak yang dilibatkan mencakup kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga elemen masyarakat lainnya. Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk memperkaya substansi aturan sebelum disahkan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa komisinya telah menggelar 87 kali rapat bersama berbagai elemen masyarakat. Rangkaian pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Selain menggelar rapat, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi guna menghimpun masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Sosialisasi turut dilakukan anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

Puan menyebut berbagai tahapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian panjang pembahasan hingga regulasi itu akhirnya memperoleh persetujuan DPR.

Lebih jauh dia menegaskan bahwa pembahasan hingga pengesahan UU Perampasan Aset telah melalui proses yang cermat dan penuh pertimbangan.

Dalam Rapat Paripurna, Puan menyatakan DPR mengupayakan agar setiap tahapan penyusunan regulasi dilakukan secara hati-hati dan seksama.

Editor: Risyad.

Komentar

Berita Terkait