Ketepatan data menjadi salah satu kunci dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan dan perlindungan sosial sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data desil perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan sosial semakin tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni Herman (SWH), saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Balai Desa Langut, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Senin, 14 September 2026.
SWH mengatakan, data desil memiliki peran penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Karena itu, kualitas data perlu terus dijaga agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambarkan secara lebih tepat.
“Data menjadi bagian penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap bantuan dan perlindungan sosial. Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi perlu terus dilakukan agar masyarakat yang memang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program secara tepat,” ujar SWH.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut membuat data yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat perlu diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.
SWH menilai, proses verifikasi juga penting untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan sekaligus menentukan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang kita harapkan tentu bantuan sosial dapat diberikan secara adil dan transparan. Ketika datanya terus diperbaiki, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih baik dalam menentukan kebijakan dan masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat sesuai kebutuhannya,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi maupun informasi yang perlu diperbarui.
Bagi SWH, pengelolaan data bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial. Ketepatan data pada akhirnya diharapkan dapat mendukung penyaluran program yang lebih adil serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
SWH berharap pemutakhiran dan verifikasi data desil dapat terus menjadi perhatian bersama sehingga berbagai program bantuan pemerintah semakin mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (VC)
