telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa agar setiap program benar-benar sesuai kebutuhan warga dan berjalan secara transparan.

Dorongan tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan tema pembangunan infrastruktur desa di Pendopo Keris, Kampung Tegal Waru, Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Sabtu, 7 Februari 2026.

Menurutnya, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas pembangunan desa. Tanpa keterlibatan warga, pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran, sulit diawasi, dan minim rasa memiliki dari masyarakat.

“Pembangunan desa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar M. Rizky.

Dalam pengawasan tersebut, ia mencatat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Kondisi ini dinilai turut dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, ketidakjelasan standar pelaksanaan, serta belum optimalnya ruang partisipasi yang disediakan bagi warga.

M. Rizky menegaskan, DPRD memiliki peran strategis untuk mendorong terciptanya mekanisme partisipasi publik yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan keterlibatan warga, proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang memperkuat akuntabilitas.

“Ketika masyarakat terlibat, pengawasan menjadi lebih kuat. Ini penting agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.

Melalui pengawasan partisipatif, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola pembangunan desa ke depan. (VC)