telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama masyarakat di Balai RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jumat, 6 Februari 2026.

Kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran. Melalui dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di tingkat lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, Mamat Rachmat menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pengawasan, khususnya terkait pelaksanaan program bantuan pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil satu dan desil dua.

“Program bantuan pendidikan ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pendataan dan pengawasan harus dilakukan secara ketat dan transparan agar tidak terjadi salah sasaran,” ujar Kang Rachmat.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat agar hak dan mekanisme penerimaan bantuan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, kurangnya informasi kerap menjadi celah terjadinya kebingungan hingga potensi penyimpangan di lapangan.

“Kalau masyarakat paham mekanismenya, maka pengawasan akan berjalan bersama. Ini penting agar tidak ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan warga,” katanya.

Selain sektor pendidikan, dialog bersama warga turut mengangkat persoalan lingkungan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan lingkungan yang sempit dan belum tertangani optimal, hingga permasalahan persampahan yang berkaitan dengan keterbatasan kuota pembuangan serta tingginya biaya operasional pengangkutan.

Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Masukan dari warga ini akan kami catat sebagai bahan evaluasi. Beberapa persoalan memang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah daerah, dan itu akan kami dorong agar ada solusi yang konkret,” ujarnya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi antara DPRD dan warga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (VC)