telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memastikan program bantuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang digelar di Posko MRC, Jalan Pamitran II, Kota Bandung, Senin, 23 Februari 2026.

Dalam forum dialog bersama perwakilan masyarakat, Kang Rachmat menekankan bahwa pengawasan kebijakan publik tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga legislatif atau pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung.

“Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat harus ikut mengawasi. Jika ada indikasi pemotongan, pungutan tidak resmi, atau penyalahgunaan bantuan, segera laporkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa skema bantuan pendidikan berbasis desil dirancang untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem berdasarkan basis data sosial pemerintah. Karena itu, peran masyarakat sangat penting untuk memastikan data dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, partisipasi publik bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan pendidikan.

“Kebijakan ini untuk masyarakat. Maka masyarakat juga harus berani mengawal agar benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendorong adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami hak dan prosedur penerimaan bantuan.

Melalui penguatan partisipasi publik, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pelaksanaan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. (VC)