telusur.co.id -Kinerja perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat sebesar 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen (yoy).

Capaian tersebut didukung optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di daerah. Hingga Maret 2026, pendapatan negara regional Jawa Timur tercatat mencapai Rp57,2 triliun, sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp29,99 triliun.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang oleh belanja pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi penawaran, sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi domestik maupun ekspor.

Inflasi Jawa Timur pada April 2026 juga masih terkendali dengan capaian 0,02 persen secara bulanan (month to month/mtm), 2,85 persen (yoy), dan 1,15 persen sejak awal tahun (year to date/ytd). Di saat yang sama, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang menunjukkan membaiknya daya beli petani dan nelayan.

Meski demikian, sektor perdagangan luar negeri masih menghadapi tekanan. Neraca perdagangan kumulatif Januari–Maret 2026 mengalami defisit sebesar USD1,24 miliar. Nilai ekspor tercatat USD6,07 miliar atau turun 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor naik 4,62 persen menjadi USD7,32 miliar.

Realisasi APBN Jawa Timur

Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp57,2 triliun atau 18,94 persen dari target. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp54,72 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,48 triliun.

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak sebesar Rp23,69 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp31,03 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp29,99 triliun atau 26,75 persen dari pagu anggaran, terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp10,24 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp19,75 triliun.

Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak bruto hingga Maret 2026 tumbuh 6,02 persen (yoy), sedangkan penerimaan neto tumbuh 5,84 persen (yoy). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp14,91 triliun atau tumbuh 40,75 persen (yoy), seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, menyumbang 86,2 persen terhadap penerimaan pajak bruto di Jawa Timur.

Di bidang kepabeanan dan cukai, penerimaan hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp31,03 triliun meski mengalami kontraksi 10,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengawasan juga terus diperkuat melalui 665 penindakan, termasuk penyitaan 59,77 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang bukti mencapai Rp123,3 miliar.

Sementara itu, realisasi PNBP tumbuh 21,72 persen (yoy), didorong peningkatan penerimaan dari layanan pertanahan, jasa kepelabuhan, STNK, pendidikan, hingga layanan rumah sakit. Dari sisi pengelolaan aset, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatat realisasi pokok lelang sebesar Rp886,87 miliar.

Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Maret 2026 mencapai Rp10,24 triliun atau tumbuh 23,90 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi belanja pegawai, percepatan pembayaran tunjangan hari raya (THR), peningkatan layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, serta percepatan belanja modal.

Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan, hingga program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat.

Adapun realisasi TKD mencapai Rp19,75 triliun atau 30,83 persen dari pagu. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik meningkat, terutama untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan tunjangan profesi guru. Selain itu, percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) turut mendukung pembayaran THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah.

Dukungan untuk UMKM dan Program Sosial

Pemerintah juga terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga Maret 2026, penyaluran kredit program di Jawa Timur mencapai Rp13,6 triliun kepada 331.820 debitur melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Penyaluran kredit tersebut mengalami pertumbuhan positif, terutama pada sektor perdagangan dan pertanian.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga April 2026 telah menjangkau 8,75 juta penerima manfaat di Jawa Timur dengan dukungan lebih dari 3.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Pemerintah juga memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih yang kini telah berkembang hingga ribuan unit di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, menegaskan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.

“APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi kebijakan yang tepat sasaran, kami berharap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap terjaga, semakin berkualitas, dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Max Darmawan.