telusur.co.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengungkapkan sejumlah solusi untuk mengatasi kemecatan di Ibu Kota. Pria yang biasa disapa Ahok itu pun membeberkan program-programnya yang belum terealisasi selama ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Salah satunya, kata Ahok, ialah membangun kawasan superblock untuk menangani kemacetan di Jakarta.
“Dulu saya bermimpi, semua tanah-tanah milik Pemprov DKI dibangun superblock. Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri, anak masih kecil, mereka harus menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam untuk kerja, pulang-pergi,” kata Ahok dalam kanal youtubenya ‘Panggil Saya BTP’ yang dilihat telusur.co.id pada Jumat (3/5/24).
“Ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik, anak juga tidak punya waktu bermain dengan orang tua, tapi mereka tentu tidak bisa membeli rumah di Jakarta yang begitu mahal,” sambungnya.
Ahok mengatakan, seharusnya Pemprov DKI dapat menyediakan apartemen dengan sewa murah
“Dengan seperti itu, mungkin di akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya. Dia bisa mencicil uang dari leasing mobil, dari BBM, dari tol, dia bisa pakai itu untuk tabungan. Dengan cara seperti itulah, kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di Ibu Kota, selain kendaraan umum yang kita tahu ada MRT, LRT, itu bisa nolong,” urai Ahok.
Selanjutnya, Ahok mengatakan Pemda Jakarta harus membuat parkiran luas dengan harga terjangkau. Bahkan memberikan tiket parkir gratis bagi pengguna layanan umum tranposrtasi bus.
“Mungkin bapak ibu saudara masih ingat di Jakarta saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan-jalan protokol. Untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat? Dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektare ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah,” terang Ahok.
“Sehingga kendaraan yang mau ke Sudirman-Thamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana,” tambahnya.
Selain itu, kala dia menjabat sebagai Gunernur, dirinya sempat memikirkan diadakannya Electronic Road Pricing (ERP).
“Dulu kita juga sempat berpikir ada ERP. Apa bedanya ERP dengan tol dalam kota? Tol itu untuk menaikkan harga, menurunkan harga, kita tentu minta surat dari Nenteri PUPR. Ada badan pengelola tol. Nah, kalau ERP menjadi milik Pemprov, kita bisa mengatur dengan baik. Harganya bisa kita tinggal turunkan, bila perlu kita gratiskan,” ucap Ahok.
“Jadi, ERP bukan berfungsi menarik uang pemakai kendaraan bermotor, bukan. Itu menjadi alat untuk mengendalikan jalur yang akan dilewati orang. Ketika begitu penuh, kita tentu akan mendorong dengan ERP, kita turunkan harga, biar bisa masuk. mana yag bisa kita naikkan supaya tidak masuk. itu tujuan dari ERP,” Imbuhnya. lFhr]
