telusur.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target lifting migas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. 

"Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

Bahlil menginginkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting. Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi. 

Hal ini mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan.

Maka dari itu, Bahlil akan bekerja sama dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting. Termasuk mencari akar permasalahan jika terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.

"Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi," ungkapnya.

Selain itu, Bahlil juga berpesan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah. Harapannya agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif. 

Terkait dukungan fiskal untuk mewujudkan proyek hulu migas yang ekonomis, Bahlil menyampaikan, saat ini sudah tidak masalah gross split ataupun cost recovery,  karena Internal Rate of Return (IRR) sudah dibuat ekonomis.[Nug]