telusur.co.id - Kementerian Koperasi dan UKM beromitmen dalam memberantas praktik rentenir maupun pinjaman atas nama koperasi ilegal. Karena itu, Kemenkop akan terus memperkuat koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro, mengingat jumlah koperasi di Indonesia cukup besar. 

"Kami sedang melirik koperasi bisa menjadi mitra usaha mikro dalam mendapatkan pembiayaan," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam peresmian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Beringharjo di Kantor Bupati Kulonprogo, Yogyakarta, Sabtu (28/8/21). 

Teten mengutip data survei BRI dan PNM baru-baru ini, ada 30 juta usaha mikro yang belum terhubung ke lembaga keuangan formal. Meskipun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dengan plafon hingga Rp100 juta, kenyataan di lapangan bank penyalur kredit seringkali tetap meminta agunan. 

"Karena itu rentenir hadir. Cara kerja mereka yang progresif dengan bunga yang mencekik meskipun cepat, namun tetap saja ini merugikan. Di sini kami melihat koperasi sebagai alternatif pembiayaan murah dan mudah," imbuhnya. 

Diakuinya, ketika pandemi hadir pertama kali tahun lalu, muncul kekhawatiran koperasi bakal berjatuhan, pendapatan masyarakat dan omzet turun, karena anggotanya banyak menarik tabungan. Namun ia bersyukur, kenyataannya koperasi mampu bertahan hingga kini. 

"Alhamdulillah, sampai hari ini tak terjadi kekhawatiran itu. Program PEN tepat sasaran. Kalaupun ada yang gagal bayar bukan karena Covid-19, tapi karena salah urus," jelas Teten. 

Sejak awal pandemi, bank sudah tidak banyak bahkan berani memberikan pinjaman ke usaha mikro. Pelaku mikro kesulitan top-up pinjaman. Lalu dari mana lagi usaha mikro raih pembiayaan? Itu sebabnya, Kemenkop mengusulkan usaha mikro yang tak punya tambahan modal bisa mengakses lewat KUR atau lewat KSP. 

"Apalagi penyebaran KSP di Indonesia cukup baik. Ada di seluruh Indonesia. Koperasi bukan hanya sekadar alternatif penyaluran pembiayaan mikro, koperasi penting di struktur ekonomi kita," ucap Teten. 

Di Indonesia, sebanyak 99,6 persen merupakan usaha mikro. Pembiayaan yang ada, seringkali hanya cukup modal kerja. Sementara untuk pengembangan usaha dan produksi menambah mesin cukup sulit. 

"Karena begitu pinjam, bulan depan harus nyicil. Koperasi bukan hanya sekadar pinjaman, tapi sekaligus menjadi konsolidator dan agregator usaha mikro agar skala ekonominya naik," imbuhnya. 

Terkait hal tersebut, Ketua BMT Beringharjo Mursida Rambe mengatakan, rentenir menjadi persoalan yang sangat penting terutama bagi para pedagang di pasar tradisional. Untuk itu, BMT Beringharjo memberikan bantuan tunai kepada 100 orang pedagang Pasar Wates yang terkena dampak pandemi dan rentenir. 

"Kami memiliki model bagaimana mendampingi para pedagang yang terjerat rentenir ini," imbuh Mursida di kesempatan yang sama. 

Saat pandemi Covid-19, BMT Beringharjo mendapatkan dana PEN sebesar Rp50 miliar dan saat ini sudah terserap habis. Menurut Mursida, pandemi yang berjalan selama hampir dua tahun ini, banyak anggota yang menarik tabungannya. Di mana total penarikan dana di BMT Beringharjo mencapai Rp20 miliar. 

Ia merasakan manfaat dari bantuan dari KemenKopUKM lewat LPDB-KUMKM dengan suntikan dana sehingga BMT bisa terus berjalan. 

“Kami tetap memberikan pembiayaan ke pelaku usaha mikro di sektor yang tetap tumbuh, bahkan omzetnya meningkat saat pandemi," kata dia .[Fhr]