telusur.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/5/22). Pertemuan ini membahas sejumlah hal, di antaranya tentang persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Baru saja kami mendapatkan kehormatan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi awal antara Komisioner KPU dengan jajaran kepolisian," ujar Listyo dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Listyo, Pemilu 2024 akan lebih kompleks dibandingkan gelaran Pemilu sebelumnyya. Pasalnya, Pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak, baik tingkat eksekutif maupun legislatif. 

Oleh sebab itu, dalam kesempatan audiensi ini, KPU memaparkan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Sehingga perlu persiapan yang lebih awal, dan tentunya terkait dengan proses pengamanan baik hal-hal yang bersifat administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, mulai tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, sampai dengan proses rekapitulasi. Dan tentunya proses tahapan pengamanan pada saat rekapitulasi di pusat dan tahapan yang lain, seperti adanya gugatan," paparnya. 

Dengan adanya koordinasi sejak dini dari pihak KPU, Listyo memastikan, kepolisian di seluruh Indonesia siap melakukan pengamanan dan pengawalan di seluruh rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Dengan adanya komitmen dari pihak kepolisian, lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

"Tentunya kami dalam posisi yang siap mengamankan, sehingga semua tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena semuanya bisa terselenggara dengan aman dan lancar," ucapnya

Kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 rencana akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Sepengalamannya, Pemilu selalu meningkatkan tensi perpolitikan di Indonesia.

"Kita tahu semua yang namanya Pemilu dan Pilkada adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi, oleh sebab itu kami menginformasikan lebih awal dalam audiensi ini," kata Hasyim. 

Hasyim berharap peran dari aparat kepolisian dalam memastikan pengamanan dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Mulai dari awal sampai dengan akhir di tingkat nasional. 

"Banyak hal dalam ruang lingkup dan kewenangan yang menjadi tugas kepolisian, dan perlu kami komunikasikan, seperti untuk pencalonan diperlukan surat keterangan catatan kepolisian untuk semua calon misalkan itu, bagaimana mekanisme prosedurnya. Kemudian, yang lain-lain juga terutama yang berkaitan pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024," tuturnya. (Ts)