telusur.co.id - Pada Senin (26/7/21) lalu, Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Gubernur Bank Indonesia. Rapat ini membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Regulatory Reform Sistem Pembayaran di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti perhatian BI terhadap ekonomi Syariah.  Ia mengapresiasi sikap BI yang menempatkan ekonomi Syariah sebagai hal yang penting.

“Saya ingin mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia, untuk menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan Syariah. Sehingga bank syariah bisa tumbuh berkembang dan menjadi salah satu alternatif sistem yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata Anis si Jakarta, Rabu (28/7/21).

Terkait dengan beredarnya berita di masyarakat yang menyudutkan posisi bank Syariah, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memandangnya dari sudut lain. Anis mengatakan kritik yang diberikan masyarakat ini dapat bernilai positif. Ia meyakini masyarakat bukan mengkritik bank syariáhnya tetapi mengkritik  operasional bank syariah itu. 

“Kritik dari masyarakat ini menjadi pengingat bagi stakeholder keuangan Syariah terutama OJK, BI, dan KNEKS untuk bisa berbenah diri,” ungkap Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Secara khusus, Anis mengingatkan BI, OJK dan KNEKS untuk memastikan bahwa para pegawai pelaksana dan SDM yang ada di dalam perbankan syariah benar-benar memahami tentang akad Syariah dan operasional perbankan syariah sehingga mereka betul-betul menjalankan prinsip-prinsipnya. Ia juga mengingatkan bahwa rentang kendali BI dengan para pelaksana perbankan sangat jauh.

“BI dan OJK memiliki rentang kendali yang sangat jauh terhadap operasional bank syariah, padahal operasional bank syariah sangat ditentukan oleh SDM pegawai pelaksana  yang ada di bank syariah itu,” tegasnya.

Anis juga menilai perpindahan SDM dari bank konvensional ke bank syariáh harus disertai dengan pelatihan dan pembekalan yang mumpuni sehingga SDM-SDM tersebut memiliki peningkatan kompetensi tentang prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam operasional bank Syariah.

Anis meyakini, peningkatan kompetensi SDM akan meningkatkan kredibilitas bank Syariah di kancah ekonomi nasional. Politisi senior PKS ini juga mengimbau agar BI, OJK dan KNEKS agar mulai merubah sudut pandang dalam pengembangan ekosistem syariah terutama perbankan syariah.

Ia mengajak stakeholder ekonomi Syariah tidak hanya melihat market share semata, karena hal itu menjadikan industri syariah kehilangan ruhnya. Tetapi bank syariah harus memperbesar market share lewat ekspansi pembiayaan yang lebih luas. Anis berharap, fokus bank Syariah tidak selalu dominan pada akad murobahah (akad jual beli), akan tetapi perlu dibuka lebih luas akad lainnya seperti mudharobah (permodalan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati), dan musyarokah (penyertaan modal usaha) yang berbagi untung kepada perusahaan kecil. Data menunjukkan bahwa pembiayaan kepada UMKM terutama, sangat tidak signifikan dari bank Syariah.

“Ini merupakan keprihatinan saya terhadap perkembangan bank Syariah. Karena cita-cita menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, harus didukung oleh semua aspek termasuk oleh hal-hal yang nampak kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar,” pungkasnya. [Tp]