telusur.co.id - Gelombang desakan pergantian Sekretaris Jenderal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan semakin menguat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPW PPP se-Indonesia yang digelar secara daring, Kamis (16/4/2026), sejumlah pengurus wilayah secara terbuka meminta evaluasi hingga pergantian posisi Sekjen yang saat ini dijabat Taj Yasin Maimoen.

Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur, Djainudin Lonek, menjadi salah satu suara paling tegas. Ia menilai Sekjen tidak aktif menjalankan tugas organisasi sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum sekitar enam bulan lalu.

Menurut Djainudin, kondisi tersebut bertentangan dengan hasil Mukernas I PPP di Makassar yang mengamanatkan pemberhentian kader yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut.

“Apa yang dilakukan Sekjen jelas melanggar ketentuan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti inkonsistensi kehadiran Taj Yasin dalam aktivitas partai serta menilai adanya kecenderungan orientasi kekuasaan dalam langkah politiknya. Hal ini, menurutnya, menimbulkan kekecewaan di kalangan kader daerah.

Djainudin pun menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, untuk mengambil langkah tegas demi menjaga soliditas partai.

“Saya memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum untuk memilih Sekjen dan mengganti pihak-pihak yang tidak berkomitmen,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, M. Zainul Arifin, menilai bahwa akar persoalan internal partai saat ini berada pada posisi Sekjen. Ia menyebut dinamika di daerah turut terpengaruh oleh isu yang berkembang di pusat dan berpotensi menghambat konsolidasi.

“Saya meminta DPP segera mengambil langkah tegas, karena ini menyangkut soliditas partai,” ujarnya.

Dalam forum Rakornas tersebut, mayoritas peserta secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pergantian Sekjen, yang bahkan disambut dengan seruan “sepakat” dari para peserta.