telusur.co.id - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna membahas penanggulangan bencana tahun 2025 dan 2026. Dalam rapat tersebut, BNPB menyampaikan perkembangan terkini terkait sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera dan Jawa Barat, serta rencana mitigasi dan kebutuhan anggaran ke depan.
Dari total 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera, BNPB melaporkan bahwa kini hanya tersisa tiga daerah yang masih berstatus tanggap darurat. Sedangkan sisanya telah memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan.
"Bukan berarti sudah pulih, kemudian pemerintah pusat sudah tidak memberikan bantuan. Sama saja sebetulnya dengan tanggap darurat, cuma transisi darurat kepemulihan itu sudah terlihat bahwa dari mulai awal bencana 2 bulan ini sudah terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (3/2).
Mengenai bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Suharyanto menerangkan bahwa saat ini telah ditemukan 85 korban yang masih dalam proses identifikasi. Hingga kini Tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap enam orang yang dinyatakan hilang.
"Untuk masa pencarian sesuai dengan prosedur tetap, sebetulnya sudah lewat hari ketujuh. Tapi karena masyarakat terdampak ahli warisnya masih menginginkan untuk dicari, maka kita akan cari sampai betul-betul ketemu," jelasnya.
Dalam keterangannya, Suharyanto turut mengonfirmasi bahwa korban dari unsur TNI termasuk dalam jumlah korban yang telah ditemukan. Sebanyak 11 korban dari unsur militer telah berhasil diidentifikasi.
Dalam rapat tersebut, Suharyanto turut mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Ia meminta agar anggaran tersebut setara nilainya dengan anggaran tahun sebelumnya, mengingat masih banyak kebutuhan yang belum bisa terpenuhi.
“Jadi tidak anggaran yang berlebihan, karena kita juga menyadari kepentingan negara juga masih banyak di bidang-bidang yang lain,” ujarnya.
Selain itu, Suharyanto juga memaparkan rencana mitigasi bencana 2026 yang sudah dilaksanakan mencakup seluruh kluster bencana, mulai dari gempa bumi dan vulkanologi, hidrometeorologi basah, hingga hidrometeorologi kering.
"Semua terkait mitigasi itu kami sudah punya rencana dan pelaksanaannya," terangnya.
BNPB juga menjelaskan terkait sistem peringatan dini di sejumlah wilayah, seperti di Bekasi dan Banda Aceh, dukungan perlengkapan bagi Satgas Darat, hingga pembuatan early warning system di beberapa gunung berapi aktif.
“Artinya secara terbatas kita sudah mempunyai mitigasi-mitigasi disesuaikan dengan jenis bencana,” pungkasnya.
