telusur.co.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa dana hasil rampasan dari kasus korupsi ekspor minyak sawit (CPO) senilai Rp 13,25 triliun akan digunakan untuk program besar pembangunan nasional. Fokus utamanya adalah renovasi ribuan sekolah dan pembangunan ratusan kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan simbolis uang pengganti kerugian negara dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, yang berlangsung di Jakarta, Senin (20/10/2025). Dana tersebut berasal dari hasil penindakan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya oleh Kejaksaan Agung.

"Rp13 triliun ini kita bisa gunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Dan untuk kampung nelayan, jika satu kampung anggarannya Rp 22 miliar, kita bisa bangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang layak. Fasilitas yang selama 80 tahun Republik ini berdiri, belum pernah benar-benar diperhatikan," ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan akan membangun 1.100 kampung nelayan hingga akhir 2026. Setiap kampung akan dilengkapi fasilitas modern untuk mendukung kehidupan para nelayan dan keluarganya.

Satu kampung nelayan, kata Prabowo, umumnya dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga. Jika dihitung dengan anggota keluarga ayah, ibu, dan tiga anak maka satu kampung bisa menampung sekitar 5.000 jiwa.

"Kalau kita bisa bangun 1.000 kampung nelayan, berarti ada lima juta rakyat Indonesia yang hidupnya akan jauh lebih layak. Ini adalah gambaran nyata bagaimana uang yang nyaris hilang karena korupsi, kini bisa kembali dan membawa manfaat besar bagi rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Ia menyesalkan praktik-praktik masa lalu yang mengabaikan kepentingan nasional demi keuntungan segelintir pihak.

"Ini baru dari satu sektor kelapa sawit dan satu bentuk penyimpangan. Bayangkan kalau kita bisa bereskan sektor-sektor lain, betapa besar potensi yang bisa kita pulihkan untuk rakyat," pungkasnya.