telusur.co.id - Permasalahan ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kembali mencuat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Anggota DPRD Jabar, Mamat Rachmat di kawasan Cihampelas, Sabtu (6/12/2025).

Warga mengungkap sejumlah temuan, mulai dari nama penerima bantuan yang sudah meninggal, pindah alamat, hingga penerima yang tidak dikenal di lingkungan RT/RW. Kondisi ini dinilai merugikan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat meminta Dinas Sosial mempercepat verifikasi lapangan dan menyusun daftar prioritas untuk dibersihkan dalam waktu dekat.

“Akurasi data adalah kunci. Jangan sampai yang berhak justru tidak masuk, sementara yang mampu malah tetap menerima. Kami minta verifikasi cepat dan laporan berkala,” tegasnya.

Kabid Dinsos Kota Bandung, Maman Nurohman, menjelaskan bahwa sinkronisasi data sedang berlangsung melalui sistem digital dan pengecekan fisik. Ia memastikan proses perbaikan dilakukan bertahap di seluruh kelurahan.

Kang Rachmat menyebut pengawasan tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga memastikan distribusi bantuan berjalan adil dan transparan. (VC)