telusur.co.id - Menjelang pergantian pergantian pemerintahan, DPR RI mengingatkan bahwa penyusunan APBN 2025 harus berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berangkat dari dasar ini maka pemerintah yang menyusun RAPBN harus berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) presiden terbaru yang dilantik. Oleh karena itu, APBN 2025 akan dibahas usai presiden dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang.

Begitu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/24). 

“Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintahan yang baru,” kata Gobel saat membacakan pidato di rapat paripurna.

Politikus NasDem itu menuturkan, walaupun kebijakan makro dan pokok-pokok fiskal APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, kebijakan tersebut hanya dasar-dasar kebijakan sementara dan alokasi belanja untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara. Di mana, kebijakan makro dan pokok-pokok fiskal APBN 2025 untuk kebutuhan triwulan pertama 2025 saja.

“Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN,” tandasnya. [Prt]