telusur.co.id - Di saat hampir seluruh kementerian dan lembaga negara harus "berhemat" akibat tekanan fiskal yang masih membelit, Kementerian Perhubungan pun tak luput dari imbasnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) terpaksa merancang program kerja 2027 dengan pagu anggaran yang jauh dari kata ideal. Namun, di tengah himpitan keuangan negara, satu hal yang tidak boleh tergadaikan: keselamatan jiwa rakyat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, dengan tegas menyuarakan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/07/2026). Menurutnya, keadaan fiskal yang seret bukanlah alasan untuk mengorbankan standar keselamatan transportasi darat.
"Keselamatan adalah high priority, bukan second priority. Ini dilindungi oleh Pembukaan UUD 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Hak hidup rakyat dijamin Pasal 28A, dan UU Lalu Lintas pun menegaskan keselamatan sebagai tujuan utama. Maka, harus menjadi prioritas mutlak!" tegas Erna dengan nada lantang.
Wanita kelahiran Bengkulu pada 11 September 1974 itu juga menilai, justru dalam kondisi anggaran yang terbatas, setiap rupiah yang dikeluarkan harus semakin tajam dan tepat sasaran terutama untuk hal-hal yang bersifat urgent dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan dan pemenuhan standar keselamatan tidak boleh tergerus oleh efisiensi biaya.
Pernyataan itu muncul tak lama setelah rentetan kecelakaan maut kembali menghiasi jalur Pantai Utara (Pantura) dalam beberapa waktu terakhir. Erna menyebut, insiden berulang ini adalah "lampu merah" yang tak boleh diabaikan begitu saja.
"Apa yang kita tangkap dari kejadian demi kejadian ini? Apakah sistem manajemen pengawasan Dirjen Perhubungan Darat sudah optimal? Atau justru ada celah yang selama ini luput?" sindirnya.
Lebih jauh, Erna yang juga menjabat Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu periode 2024–2029 menyoroti kondisi infrastruktur pendukung keselamatan yang kerap kali dianggap sepele, padahal fatal jika diabaikan. Marka jalan yang pudar, rambu-rambu yang hilang atau tak terawat, hingga penerangan jalan yang minim menjadi "pembisik" maut bagi para pengguna jalan.
"Bagaimana dengan marka jalan? Bagaimana dengan rambu-rambu? Ini semua harus menjadi evaluasi komprehensif, bukan sekadar catatan akhir tahun. Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Hubdat, harus melakukan pembenahan menyeluruh," desaknya.
Erna mengakhiri pernyataannya dengan seruan agar evaluasi tak berhenti pada tataran wacana. Ia meminta langkah konkret mulai dari peningkatan kualitas pengawasan, pembenahan tata kelola, hingga pemenuhan sarana keselamatan yang memadai di seluruh titik rawan kecelakaan.
"Kita tidak ingin kejadian demi kejadian ini terus berulang. Mari kita belajar dari setiap insiden, selesaikan akar masalahnya, dan jangan sampai solusi kita justru melahirkan masalah baru terutama di sektor transportasi darat yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat," pungkasnya.
