telusur.co.id - Menjelang rencana penawaran umum perdana saham (IPO) Bank Jakarta pada awal 2027, suara kritis muncul dari Francine Widjojo, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyoroti rapuhnya ketahanan dan keamanan siber bank tersebut, terutama setelah pengalaman pahit nasabah saat Lebaran 2025.
Pada malam takbiran Idul Fitri, 30 Maret 2025, layanan perbankan Bank Jakarta lumpuh total. Nasabah tidak bisa bertransaksi melalui aplikasi Jakone, QRIS, maupun mesin ATM. Kondisi ini berlangsung berhari-hari, hingga ATM baru kembali berfungsi pada 7 April. “Mudik Lebaran selalu diwarnai banyak transaksi keuangan. Saat itu banyak aduan masyarakat ke Fraksi PSI yang diwarnai kebingungan dan kekecewaan mendalam,” ujar Francine.
Kebingungan nasabah semakin bertambah karena keterangan resmi dari Bank Jakarta baru keluar pada 8 April, dengan alasan sekadar “gangguan layanan”. Namun, gangguan itu ternyata jauh lebih serius. Layanan BI Fast Bank Jakarta tidak bisa digunakan selama lebih dari delapan bulan, baru pulih pada 10 Desember 2025. PPATK bahkan mencatat adanya peretasan berulang terhadap sistem pembayaran BI Fast sejak 2024, dengan transaksi anomali mencapai Rp 200 miliar hanya pada Maret 2025.
Francine menilai manajemen Bank Jakarta gagal menunjukkan profesionalisme dalam mengelola sistem keamanan perbankan. Ia mencontohkan, hingga kini transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta masih bermasalah jika kolom pesan diisi. “Padahal kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima,” tegasnya.
Kritik Francine tidak berhenti pada aspek teknis. Ia menekankan bahwa IPO bukan sekadar seremoni, melainkan membutuhkan kesiapan fundamental: sistem yang kuat, manajemen risiko yang matang, dan tata kelola yang transparan. Rendahnya realisasi belanja modal (CAPEX) Bank Jakarta, menurutnya, menunjukkan lemahnya investasi jangka panjang yang seharusnya menjadi prasyarat bagi bank publik.
Selain mengelola dana masyarakat, Bank Jakarta juga dipercaya menampung Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Pada November 2025, misalnya, Bank Jakarta menerima SAL sebesar Rp 1 triliun. Hal ini, menurut Francine, semakin menegaskan pentingnya kepercayaan publik terhadap keamanan dana nasabah.
“Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak was-was menyimpan dananya,” pungkas Francine. [ham]
