telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN Herry Dermawan menyoroti kondisi harga telur ayam di tingkat peternak yang dinilai masih belum mencapai harga acuan pemerintah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya populasi ayam petelur akibat peternak menahan ayam yang sudah melewati usia produktif.

Hal itu disampaikan Herry dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menurut Herry, harga telur di tingkat peternak, khususnya di Jawa Timur, masih berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Angka tersebut masih di bawah harga acuan yang disebutnya berada di kisaran Rp23.000 per kilogram.

“Kalau harga telur, Pak, belum menyentuh HAP. Karena HAP kita harga telur itu sekitar Rp23.000. Jadi kalau di Jawa Timur, kandangnya telur itu sekarang baru Rp21.000 sampai Rp22.000, kurang sedikit lagi,” kata Herry.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab belum optimalnya harga telur adalah peternak yang menahan ayam petelur hingga melewati usia produktif. Kondisi tersebut membuat populasi ayam tetap tinggi dan berpengaruh terhadap pasokan telur di pasaran.

Menurutnya, ayam petelur yang biasanya dipelihara hingga usia sekitar 80 sampai 90 minggu kini bahkan ada yang dipertahankan hingga mencapai 120 minggu.

“Yang sangat kena parah adalah para peternak menahan ayamnya. Mereka biasanya habisnya 80-90 minggu, sekarang ini sudah sampai 120 minggu. Jadi populasinya seolah-olah banyak,” ujarnya.

Herry mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang telah menjalin kerja sama dengan Perumda Dharma Jaya atau pihak terkait dalam upaya menyerap ayam petelur yang telah melewati usia produktif.

Namun, ia meminta agar penyerapan tersebut diperbesar guna membantu mempercepat penyeimbangan populasi ayam petelur.

“Kalau bisa, perlu ditambah lagi pengambilan ayam-ayam yang sudah lewat umur. Karena itu sangat mempercepat supaya seimbang populasi,” katanya.

Menurut Herry, pengendalian populasi ayam petelur menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sehingga harga telur di tingkat peternak dapat membaik.

Di sisi lain, Herry menyebut harga ayam ras pedaging atau broiler dalam enam minggu terakhir menunjukkan perkembangan positif. Harga di tingkat peternak, menurutnya, telah berada di atas harga acuan yang berada di kisaran Rp22.000 per kilogram.

Ia mengatakan, harga ayam broiler di sejumlah wilayah Pulau Jawa saat ini telah mencapai sekitar Rp24.000 per kilogram, bahkan di beberapa titik mencapai Rp25.000 per kilogram.

“Untuk broiler, alhamdulillah enam minggu ini sudah bisa tersenyum. Ayam potong atau broiler harganya sudah di atas harga acuan. Harga hari ini rata-rata di Pulau Jawa sudah sampai Rp24.000, ada beberapa titik yang Rp25.000,” ujarnya.

Meski demikian, Herry mengingatkan agar kenaikan harga tetap dikendalikan. Pemerintah, kata dia, perlu menjaga keseimbangan agar harga yang menguntungkan peternak tidak justru membebani konsumen.

Ia menyebut Ditjen PKH telah mengingatkan agar harga ayam tidak terus mengalami kenaikan.

“Jangan naik lagi. Kalau naik lagi nanti konsumen yang berteriak,” kata Herry.

Selain harga telur dan ayam broiler, Herry juga menyoroti harga day old chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Ia menyebut pemerintah telah menyepakati harga DOC sebesar Rp7.000 per ekor.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar telah mematuhi harga tersebut. Namun, masih ditemukan sejumlah perusahaan kecil yang menjual DOC di atas harga kesepakatan, yakni sekitar Rp7.500 per ekor atau lebih.

“DOC sudah disepakati oleh pemerintah itu harga Rp7.000 dan perusahaan-perusahaan besar sudah taat Rp7.000. Tapi perusahaan-perusahaan kecil masih ada yang Rp7.500 atau lebih,” katanya.

Herry meminta pengawasan terhadap pelaksanaan harga DOC tersebut diperkuat. Ia menilai persoalan tersebut dapat ditangani melalui pengawasan dan penegakan di tingkat direktorat jenderal terkait tanpa harus selalu melibatkan Menteri Pertanian secara langsung.

“Mungkin tinggal penguatan pengawasan. Nggak perlu Pak Menteri mungkin, Pak Dirjen saja suruh kerja itu,” ujarnya.

Selain persoalan peternakan, Herry dalam rapat tersebut juga menyampaikan apresiasi atas realisasi bantuan bagi penyuluh pertanian lapangan (PPL), termasuk kendaraan operasional dan perangkat pendukung untuk menunjang kegiatan penyuluhan di lapangan.

Menurut dia, dukungan sarana tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas kerja penyuluh dalam mendampingi petani dan menjalankan program-program pertanian.