telusur.co.id - Upaya menghidupkan kembali jalur diplomasi antara Teheran dan Washington kembali diuji. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, bertolak ke Jenewa pada Minggu (15/2) untuk memimpin delegasi “diplomatik dan khusus” dalam putaran kedua pembicaraan tidak langsung Iran–Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung Selasa (17/2).
Pertemuan ini digelar di tengah perbedaan tajam mengenai bentuk kesepakatan yang ingin dicapai kedua pihak, memperlihatkan rapuhnya fondasi dorongan diplomatik yang baru saja dihidupkan kembali. Putaran pertama sebelumnya berlangsung di Muscat, Oman, pada 6 Februari lalu. Meski digambarkan sebagai “awal yang baik”, pembicaraan tersebut belum menghasilkan terobosan berarti.
Di Jenewa, Araghchi dijadwalkan bertemu sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, serta Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi. Dari pihak Amerika Serikat, utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dilaporkan akan memimpin delegasi Washington.
Menjelang pertemuan, pejabat Iran menyampaikan sinyal keterbukaan yang disertai garis merah tegas. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, mengatakan Teheran bersedia membahas isu pengayaan uranium hingga 60 persen sebagai bentuk fleksibilitas, asalkan ada imbalan berupa pelonggaran sanksi yang nyata. Namun ia menegaskan bahwa penghentian total pengayaan uranium di dalam negeri bukanlah opsi. Program rudal Iran, tambahnya, juga tidak dapat dinegosiasikan.
“Bola ada di tangan Amerika untuk membuktikan bahwa mereka ingin membuat kesepakatan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menlu untuk diplomasi ekonomi, Hamid Ghanbari, mengungkapkan bahwa diskusi di Muscat sempat menjajaki potensi investasi bersama di sektor energi dan pertambangan, termasuk kemungkinan pembelian pesawat buatan AS. Namun ia menekankan bahwa kesepakatan apa pun harus menjamin pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri secara “nyata dan dapat digunakan”.
Nada lebih keras datang dari militer. Kepala staf angkatan bersenjata Iran, Abdolrahim Mousavi, memperingatkan bahwa perang apa pun akan membawa konsekuensi bagi Amerika Serikat. Ia mempertanyakan konsistensi Washington yang berbicara tentang negosiasi sembari tetap membuka opsi militer.
Dari Washington, sinyal yang muncul juga beragam. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Trump lebih memilih jalur diplomasi. Dalam konferensi pers di Bratislava, ia mengakui bahwa tidak ada pihak yang pernah berhasil membuat kesepakatan sukses dengan Iran, namun menegaskan bahwa pemerintahannya akan mencobanya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seusai pertemuannya dengan Trump di Washington, menyatakan bahwa Presiden AS tersebut bertekad mengeksplorasi semua kemungkinan demi mencapai kesepakatan yang diyakini dapat terwujud saat ini.
Namun, Trump sendiri tetap menjaga tekanan. Ia menyebut bahwa jika negosiasi gagal, “tahap kedua” akan menjadi sangat sulit bagi Iran. Pada Jumat (13/2), ia mengumumkan pengerahan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln dan tiga kapal perusak berpeluru kendali yang telah berada di kawasan Timur Tengah.
Dengan diplomasi dan ancaman militer berjalan beriringan, pertemuan di Jenewa menjadi ujian penting: apakah kedua negara dapat menjembatani jurang ketidakpercayaan yang telah mengakar, atau justru semakin mendekati babak konfrontasi baru. [ham]
