telusur.co.id - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan Teheran siap melanjutkan negosiasi dengan AS jika Washington menunjukkan kesiapan untuk perundingan yang adil berdasarkan kepentingan bersama dan rasa hormat.

"Kapan pun AS siap untuk negosiasi yang adil berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati, kami akan memulai perundingan," ujar Araqchi dalam pidatonya di Konferensi Nasional tentang Kemampuan dan Peluang Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas Iran, yang diselenggarakan di Teheran pada hari Sabtu.

Araqchi menekankan bahwa negosiasi belum dihapus dari agenda Iran tetapi telah mengambil “bentuk dan dimensi baru.”

“Kita harus mengenali kekhawatiran dan elemen-elemen baru, lalu merancang pendekatan kita sesuai dengan itu, dan kita sedang melakukannya,” ujarnya.

Araqchi menekankan bahwa pencabutan sanksi tentu harus diupayakan melalui negosiasi. "Kami serius dalam negosiasi pencabutan sanksi. Setelah perang yang tidak adil yang menimpa kami dan setelah pertahanan heroik pasukan kami, tentu saja perundingan akan memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan sebelum perang," tambahnya.

Diplomat senior tersebut memperingatkan akan adanya dua kesalahan dalam menghadapi sanksi, dengan mengatakan, “Yang pertama adalah mengingkari adanya sanksi, dan yang kedua adalah menyerah pada sanksi tersebut.”

Ia menekankan bahwa meskipun negara-negara yang menjatuhkan sanksi telah berupaya melumpuhkan Iran dengan “sanksi yang melumpuhkan,” kenyataannya adalah “Iran telah berdiri teguh dan teguh.”

Mengomentari berkas nuklir Iran, Araqchi mencatat bahwa hubungan antara Teheran dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah terguncang menyusul serangan Israel baru-baru ini, tetapi menunjuk pada upaya yang sedang berlangsung untuk membangun kerangka kerja sama baru.

"Kita membutuhkan kerangka kerja baru untuk kerja sama dengan IAEA. Untungnya, negosiasi kita dengan Badan tersebut telah dimulai, dan kita hampir mencapai kerangka kerja baru ini," jelas Araqchi.

Ia mengatakan kerangka kerja yang akan datang akan selaras dengan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Iran, serta realitas di lapangan, yang memungkinkan "putaran kerja sama baru dengan Badan tersebut di mana semua perhatian dan ketentuan yang secara khusus tercermin dalam undang-undang Parlemen diperhitungkan.".

Sumber: TNA