telusur.co.id - Presiden Joko Widodo mengharapkan parlemen di negara anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Uni Antar-Parlemen mampu memobilisasi kebijakan dan aksi konkret dalam mengatasi perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Sidang ke-144 di Bali International Covention Centre (BICC), Badung, Bali, Minggu (20/3/22).

“Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama dengan pemerintah, sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret sehingga bisa dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.

Jokowi menyampaikan, isu perubahan iklim sering dibicarakan dan diputuskan di dalam berbagai pertemuan global, namun aksi lapangannya belum terlihat.

"Saya berikan contoh saja transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, dari energi batu bara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam praktiknya itu adalah sesuatu yang yang sangat sulit di lapangan, utamanya bagi negara-negara berkembang,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dimobilisasi dalam mengatasi perubahan iklim. Yaitu, pendanaan iklim, investasi dalam rangka renewable energy, kemudian transfer teknologi. 
"Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis, bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah,” ujarnya.

Jokowi mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi untuk energi terbarukan yang sangat besar. Mulai dari hydropower, geotermal, angin, arus bawah laut, hingga yang berasal dari energi matahari. 

Namun, pengembangan energi terbarukan tersebut membutuhkan investasi yang besar, transfer teknologi, dan pendanaan iklim global yang betul-betul serius didukung oleh internasional.

“Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada mobilisasi, tidak ada keputusan, saya pesimis, bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah sama sekali,” tandasnya.

Untuk diketahui, IPU adalah organisasi internasional untuk parlemen di dunia. Didirikan pada tahun 1889, organisasi ini memiliki 179 anggota lembaga parlemen dan 13 anggota asosiasi. 

IPU memiliki misi untuk mempromosikan kepemimpinan dan proses politik yang demoktatis, bekerja dengan parlemen dan anggota parlemen untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.[Fhr]