telusur.co.id - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR tetap berkomitmen memberangkatkan jemaah haji Kloter pertama sesuai jadwal yang direncanakan, yakni pada 22 April mendatang. Hal ini disampaikan usai rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh RI beserta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna membahas sejumlah kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini pada Rabu (8/4/2026), di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
"Tentu berbagai hal yang perlu menjadi perhatian harus disepakati jika ada perubahan dari keputusan Panja," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Marwan menyoroti sejumlah isu krusial terutama terkait potensi kenaikan biaya penyelenggaraan haji. Penyebab lonjakan biaya tersebut antara lain adanya kenaikan harga avtur serta naiknya nilai tukar kurs yang menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kebutuhan anggaran, khususnya untuk transportasi udara.
“Terutama permintaan ini dari pihak maskapai,” terangnya.
Karena belum adanya kejelasan terkait skema maupun pos anggaran yang akan digunakan dalam rangka memenuhi potensi kenaikan pembiayaan, Komisi VIII memutuskan untuk menunda pembahasan lebih lanjut. DPR pun meminta Menteri Haji untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait guna merumuskan skema pembiayaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, Marwan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR tetap berkomitmen dan memastikan bahwa jika terjadi kenaikan biaya, tambahan tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah.
"Komitmennya tidak dibebankan kepada jamaah, maka pemerintah yang harus hadir untuk meringankan beban pembiayaan tersebut," tegasnya.
Dengan jumlah jemaah mencapai sekitar 203.000 orang, Marwan menilai bahwa tidak semua jamaah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menanggung tambahan biaya. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah, termasuk Presiden, untuk menyediakan dukungan anggaran, baik melalui APBN, Danantara maupun sumber pendanaan lainnya.
Terkait kesiapan teknis, Marwan mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipercepat pengerjaannya. Salah satu yang ia soroti adalah belum optimalnya distribusi koper kepada seluruh jemaah. Hingga kini, jumlah koper yang telah didistribusikan kepada jamaah baru mencapai sekitar setengah dari target keseluruhan jamaah. Meski begitu, dirinya optimis seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum jadwal keberangkatan karena proses pemberangkatan dilakukan secara bertahap.
Selain itu, DPR juga menyoroti aspek akomodasi di Arab Saudi, termasuk adanya hotel yang jaraknya hingga 13 kilometer, jauh dari Masjidil Haram. Menanggapi hal ini, Marwan meminta pemerintah memastikan kualitas layanan tetap optimal, termasuk penyediaan transportasi pendukung bagi jemaah.
“Kalau terjauhnya ke Masjidil Harom tidak sama dengan hotel-hotel lain, tentu pemerintah kita minta layanan apa yang diberikan di situ, itu yang kita minta, ya," pungkasnya.
Secara keseluruhan, DPR menilai persiapan masih berjalan dan membutuhkan percepatan di beberapa sektor. Marwan berharap agar pemerintah diharapkan segera menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun pembiayaan agar penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan lancar sesuai rencana.
