telusur.co.id -Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell bukan sekadar gangguan distribusi biasa, melainkan bukti nyata bahwa kebijakan energi pemerintah tidak siap menghadapi tekanan krisis global yang sedang terjadi.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto menilai, semestinya Pemerintah segera mempermudah rekomendasi SPBU swasta untuk impor mandiri agar tekanan kepada SPBU Pertamina dan BBM bersubsidi dapat diantisipasi.
"Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik, agak janggal bila pemerintah justru mempertahankan kebijakan yang membatasi fleksibilitas pasokan BBM, termasuk dalam hal impor oleh badan usaha swasta," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 menganggap, fakta bahwa pelaku usaha tidak diberi kemudahan untuk mengimpor BBM secara langsung, dan harus bergantung pada Pertamina, menunjukkan adanya pendekatan sentralistik yang tidak relevan dengan situasi krisis minyak saat ini.
"Ini kan memberatkan Pertamina, sebagai satu-satunya penyangga utama distribusi energi nasional, tanpa berbagi beban dengan sektor swasta. Apalagi di saat krisis energi seperti sekarang ini," tambah Mulyanto.
Ketika pasokan BBM swasta terganggu, masyarakat terpaksa beralih ke SPBU Pertamina. Akibatnya, konsumsi BBM bersubsidi diduga akan meningkat dan berpotensi membebani APBN secara signifikan.
"Ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menekan subsidi energi, tetapi di sisi lain justru menciptakan kondisi yang memperbesar konsumsi BBM bersubsidi," jelasnya.
Pemerintah tidak boleh menutup mata. Kelangkaan BBM di SPBU swasta adalah alarm bahwa sistem distribusi energi nasional kita sentralistik.
Dalam kondisi krisis energi global, pemerintah seharusnya mengambil langkah khusus, bukan mempertahankan prosedur birokratis yang kaku dan lambat.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera membuka ruang bagi badan usaha swasta untuk mengimpor BBM secara langsung dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Diversifikasi pasokan energi bukan pilihan, melainkan keharusan. Ketergantungan tunggal pada satu entitas hanya akan memperbesar risiko sistemik.
Kegagalan membaca situasi ini akan berujung pada krisis yang lebih luas: kelangkaan BBM, lonjakan subsidi, dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Pemerintah harus segera berbenah. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan energi yang tidak adaptif dan tidak responsif terhadap realitas krisis global," tukasnya. [Nug]
