telusur.co.id - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, pandemi Covid-19 memang merupakan kondisi amat berat bagi seluruh pelaku usaha, termasuk koperasi. Karenanya, Kemenkop mengajak para pelaku koperasi, khususnya yang bergerak di sektor riil, untuk melihat celah atau peluang lain yang bisa dimanfaatkan. 

"Ada celah dan peluang yang bisa dimanfaatkan. Saat ini, impor produk luar sangat jauh menurun. Kekosongan itu sebagai peluang untuk diisi produk-produk UMKM kita," kata Rully saat berdialog dengan para pengurus dan pengawas Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Karya Pusaka, di Cibatu, Sukabumi, Rabu (8/7/20).

Rully  memahami kondisi Kopinkra Karya Pusaka yang terdampak Covid-19 yang selama empat bulan terakhir tidak ada pekerjaan, atau stop produksi sparepart kendaraan untuk kebutuhan PT Astra. 
"Saya mengajak pelaku koperasi sektor riil untuk melakukan shifting produksi produk-produk lain. Saya berharap ada ide-ide baru akan hal itu," harap Rully.

Rully menekankan bahwa atas kondisi tersebut pemerintah tidak tinggal diam. Namun kebijakan pemerintah saja tidak cukip perlu keterlibatan semua pihak. "Kita terus melakukan indentifikasi masalah dan kemudian mencarikan solusi atau jalan keluarnya bersama seperti apa," ajak Rully.

Ia menambahkan, pihaknya terus memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendukung kinerja koperasi di tengah Covid-19. 

"Kita mendapat dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1 triliun, yang dikelola LPDB khusus untuk memperkuat koperasi dan para UKM yang menjadi anggota koperasi," jelasnya. 

Namun, lanjut Rully, bila dikucurkan modal baru misalnya dari LPDB, harus dipikirkan matang-matang peruntukan usahanya jangan sampai macet karena pasar untuk produk-produk lama belum terbuka.

Lebih jauh, Rully mengakui, hampir semua agenda pemberdayaan koperasi dan UMKM tersendat karena pandemi Covid-19. "Namun, kita tetap berkomitmen ada progres kegiatan atas hal-hal strategis yang sudah direncanakan," tegasnya. 

Terkait kabar bahwa di Sukabumi menyebutkan Perajin Cangkul Terkubur Cangkul, Rully menganggap, hal itu hanya terkendala masalah komunikasi belaka. Bahkan, soal pendataan KUMKM terdampak Covid-19 yang disebut tidak ada tindak lanjutnya, data itu sudah disalurkan ke Kemensos dan Kemenaker sebagai pelaksana program bantuan sosial.

"Ke depan, kita harus lebih meningkatkan komunikasi secara intens, bila terjadi masalah di lapangan. Jangan sampai menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Kopinkra Karya Pusaka Asep Rohendi mengaku tidak tahu pemberitaan terkait cangkul itu bisa menjadi polemik dan ramai di masyarakat. 

Asep juga bercerita terkait pendataan KUMKM terdampak Covid-19 yang dianggapnya tidak ada tindak lanjutnya. "Saya memang menumpahkan kekecewaan, tapi tidak menyangka pemberitaannya seperti itu," akui Asep.

Asep juga mengeluh kondisi saat ini dimana selama empat bulan terakhir tidak ada pekerjaan sama sekali, hingga sudah merumahkan karyawan sebanyak 32 orang. "Saya berharap ada solusi dan pembinaan dari KemenkopUKM," harapnya. 

Namun, Asep mengaku, sejak 4 Juli 2020 sudah mulai ada pekerjaan lagi, meski belum seperti kondisi normal. "Kita juga akan memperbaiki proposal dana bergulir yang nantinya akan kita ajukan kembali ke LPDB untuk memperkuat permodalan kita ke depan," tukas Asep.

Siap Mendampingi

Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM Supomo menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi pelaku koperasi untuk menentukan skema pembiayaan yang pas dalam kondisi seperti sekarang ini. Pasalnya, setiap koperasi memiliki masalah yang berbeda-beda.

"Kita harus jemput bola. Semua masalah bisa kita diskusikan, pasti ada jalan keluar," ucap Supomo.

Supomo mencontohkan koperasi yang ahli dalam membuat produk, tapi juga harus kuat dalam pemasaran produknya. 

"Oleh karena itu, saat seperti ini, harus ada pemikiran baru untuk memproduksi sesuatu yang baru, yang dibutuhkan pasar," papar Supomo.

Menurut Supomo, jangan sampai pihaknya mengucurkan dana bergulir lalu timbul masalah (macet). Sebab, dana bergulir merupakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan.

"Kita bisa diskusikan skema pembiayaan yang dibutuhkan seperti apa, sesuai kondisi masing-masing koperasi. Bisnisnya seperti apa, apakah bisnisnya aman. Kita terbuka untuk berdiskusi mengenai hal itu," paparnya. 

Terlebih lagi, saat ini ada skema relaksasi yang merupakan bagian dari program PEN khusus untuk koperasi dan UMKM. "Skema relaksasi itu untuk membangkitkan kembali KUMKM. Karena, kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir", pungkas Supomo.[Fhr]