telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sugeng Suparwoto, menyoroti tingginya kerentanan ketahanan energi nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik dunia, khususnya perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut Sugeng, posisi Indonesia saat ini sangat rentan terhadap guncangan energi global karena tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.
“Hari ini posisi Indonesia memang sangat-sangat rentan dalam hal energy security. Di minyak dan gas, ketahanan energi kita bergantung pada impor,” ujar Sugeng dalam dialog bertajuk Navigasi Gejolak Energi Global dan Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang digelar Forum Dialog Nusantara di Perpustakaan Wisma Habibie & Ainun, Jakarta, Minggu (18/5/2026).
Sugeng menjelaskan kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Namun, produksi minyak dalam negeri hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak setiap harinya.
Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena lonjakan harga minyak dunia turut memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Sugeng, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara itu, harga minyak global saat ini disebut sudah menyentuh rata-rata 105 dolar AS per barel.
Selain ketergantungan impor, Sugeng juga menyoroti lemahnya cadangan energi nasional Indonesia. Ia menyebut Indonesia saat ini belum memiliki cadangan strategis nasional dan hanya mengandalkan cadangan operasional dengan daya tahan sekitar 21 hari.
“Indonesia tidak punya cadangan nasional. Yang ada hanyalah cadangan operasional yang keandalannya hanya untuk 21 hari,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan cadangan energi nasional membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah diperkirakan perlu menyiapkan anggaran hingga 7 miliar dolar AS untuk membangun cadangan strategis tersebut.
Dalam forum itu, politikus Partai NasDem tersebut juga menegaskan bahwa transisi menuju energi baru terbarukan harus dilakukan secara realistis dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan energi nasional dan target pertumbuhan ekonomi.
“Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi harus ditopang dengan 1,5 persen pertumbuhan energi,” tegas Sugeng.
Menurutnya, krisis energi global saat ini tidak hanya dipengaruhi persoalan pasokan energi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan posisi diplomasi suatu negara dalam menjaga akses terhadap sumber energi dunia.
