telusur.co.id - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, menekankan urgensi percepatan upaya pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera yang baru saja terdampak bencana alam. Menurutnya, respons cepat dan terukur dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Misbakhun menyoroti bahwa bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.
“Pemulihan pasca-bencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan pentingnya segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan kelancaran jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang usahanya terhenti akibat bencana. Terkait hal ini, Misbakhun meminta OJK dan pihak perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera. Sebagai informasi, pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4 % bagi PDB nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 % pada Triwulan III 2025.
Lebih lanjut, Misbakhun memastikan bahwa Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut. Ia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.
Menutup pernyataannya, Misbakhun menyatakan optimismenya bahwa dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. [ham]
