telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera melakukan langkah mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Permintaan tersebut menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional.
Wachid menegaskan, pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah guna memastikan keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Wachid, Minggu (1/3/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dengan otoritas negara. Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah mereka.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Terkait jemaah yang saat ini tertahan, Wachid memberikan tenggat waktu lima hari bagi Pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat apabila situasi keamanan terus memburuk.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di Tanah Suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.
Memasuki bulan suci Ramadan, di mana arus keberangkatan umrah biasanya meningkat tajam, Wachid juga mengeluarkan imbauan kepada calon jemaah agar menunda keberangkatan hingga situasi dinyatakan aman.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia memastikan legislatif akan tetap siaga mengawasi perkembangan situasi dan memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia. [ham]
