telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik keras langkah Amerika Serikat yang kembali sendirian melakukan veto menolak disahkannya draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera diberlakukannya gencatan senjata di Gaza, dibebaskannya sandera, dan dibukanya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, yang berakibat terus berlanjutnya dan makin bertambahnya korban kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan Israel atas Gaza. Karenanya HNW juga menyerukan agar gagasan untuk mereformasi PBB dengan menghilangkan hak veto, harusnya kembali diperjuangkan. 

“Sikap Amerika Serikat yang untuk kelima kalinya sejak kejahatan genosida terjadi di Gaza, Palestina, mengeluarkan hak veto ini seperti memberikan keleluasaan dan membiarkan Israel melanjutkan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan atas warga dan target sipil di Gaza. Ini menunjukkan bahwa AS sejatinya tidak serius menghendaki berhentinya perang dengan adanya perdamaian di Gaza, Palestina. Posisi AS sebagai mediator untuk gencatan senjata dan pernyataan Presiden Trump yang tidak menghendaki atau ingin mengakhiri perang bahkan sesudah pulang dari kunjungan ke tiga negara teluk itu, hanya omong kosong belaka,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (5/5).   

HNW sapaan akrabnya sikap AS itu bertolak belakang dengan keinginan masyarakat dunia yang menginginkan agar gencatan senjata segera diberlakukan, genosida segera diakhiri di Palestina, dan blokade bantuan kemanusiaan segera bisa diakhiri, persis seperti yang menjadi bahan utama Resolusi DK PBB itu. Bahkan, Perancis dan Inggris dua negara anggota tetap DK PBB, yang sejak lama juga dikenal sebagai sekutu dekat Israel, ikut mendukung draf Resolusi tersebut bersama semua negara Anggota DK PBB baik yang anggota tetap seperti Rusia dan China, maupun yang tidak tetap. Kembali Resolusi DK PBB yang sangat mendesak dan dipentingkan, gagal disahkan hanya karena veto dari satu negara anggota tetap yang diberi hak veto, AS.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa fakta-fakta terbaru yang terkonfirmasi dilaporkan oleh lembaga independen maupun media massa, terkait makin banyak dan terus berlanjutnya pembunuhan massal oleh Israel terhadap warga Gaza di tenda-tenda pengungsian, RS, atau yang bahkan sedang mengantri untuk menerima bantuan kemanusiaan juga seakan dinafikan AS. 

Fakta dan kritik tersebut juga telah disampaikan oleh para petinggi PBB. Di antaranya adalah laporan tegas berulang dari utusan khusus PBB urusan Timur Tengah Fransesca Albanese juga sudah melaporkan agar segera dihentikannya serangan militer Israel dan dibukanya bantuan kemanusiaan, karena yang terjadi di Gaza adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. “Sekjen PBB Antonio Guterres sendiri sudah bersuara sangat keras dan menuntut penghentian serangan militer dan segera dimasukkannya bantuan kemanusiaan, dan menyatakan sangat tidak bisa diterima apabila warga Gaza harus mendapatkan perilaku tidak manusiawi dan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk mendapatkan makanan,” ujarnya. 

“Hal yang mestinya menguatkan untuk disahkan dan diberlakukannya Resolusi DK PBB itu, bukan malah kembali gagal gara-gara veto satu negara sekalipun sudah disetujui oleh semua anggota DK PBB, kecuali AS saja,” tambahnya. 

HNW mengatakan sikap AS ini tentu saja tidak bisa diterima oleh masyarakat dunia, dan menyerukan kembali agar reformasi PBB harus kembali digaungkan dan benar-benar diwujudkan. “Salah satunya adalah terkait dengan mekanisme dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Seharusnya lembaga itu menggunakan sistem demokrasi sebagaimana yang selalu diceramahkan oleh negara-negara barat. Sistem veto itu sangat tidak demokratis dan sangat sewenang-wenang,” ujarnya. 

Gagasan untuk mereformasi PBB ini memang bukan hal yang baru. Sebelumnya, sejumlah pemimpin dunia, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat menyerukan hal serupa. Pada awal Maret lalu, Presiden Erdogan meminta agar ada keterwakilan negara-negara muslim sebagai anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Saat ini, ada lima negara yang menjadi anggota tetap DK PBB dan memiliki hak veto, yakni AS, Perancis, Inggris, Rusia dan China. Salah satu kampanye yang digaungkan adalah “World is Bigger than Five”, yakni dunia ini lebih besar dari lima negara itu. 

HNW berharap, selain untuk fokus tetap mengajak makin banyak negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, membantu dan memperjuangkan akses bantuan kepada masyarakat Gaza dan dilakukannya gencatan senjata permanen, Presiden RI Prabowo Subianto diharap juga dapat ikut berperan untuk memastikan gagasan reformasi PBB ini bisa didiskusikan secara serius dan bisa segera diwujudkan. “Ini juga sejalan dengan apa yang pernah diutarakan presiden sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo agar PBB direformasi untuk bisa optimal dalam praktik demokrasi dan memberikan keadilan pada dunia. Hal yang disampaikannya pada peringatan KTT Asia Afrika pada 2015 lalu. Kalau reformasi DK PBB bisa sukses diperjuangkan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo, tentu akan menjadi legacy dan reputasi positif ditingkat internasional, yang menyelamatkan demokrasi dan kemanusiaan,” pungkasnya.[]