Pemerintah harus segera mencari solusi bagi 736 tenaga pengajar honorer agar mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah mengenai nasib guru honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun ga ada,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan yang diterima, Jakarta Jumat (25/5/18).
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani Presiden. menurut Fikri, membuat tenaga pengajar yang hanya bersifat honorer tersisihkan.
Hal itu, lantaran masih banyak honorer guru yang digaji dengan nominal Rp 200-300 ribu saja. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik, sebesar Rp. 1,5 juta.
“Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR,” tuturnya.
Seharusnya dikatakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemerintah mengutamakan pengajar honorer. Sebab, mereka merupakan ujung tombak pendidikan.
“Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS. Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut, tiap tahunnya, lima ribu guru PNS pensiun,” imbuh dia.
Fikri menyontohkan, di daerah Pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, banyak didapati Sekolah Dasar Negeri yang guru PNS nya hanya satu. Sedangkan jatah pengangkatan Kab Brebes kurang dari 300 orang.
“Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya,” imbuh dia.[far]
