telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di MTS Mambaul Ulum, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Sabtu, 22 November 2025.
Kegiatan pengawasan ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum berjalan interaktif dengan pembahasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM di wilayah Ciampea.
Dalam paparannya, Kang Rizky menekankan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, tetapi merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Barat. Tantangan mereka harus dijawab dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang kuat,” ujar Kang Rizky.
Ia menjelaskan bahwa masih banyak hambatan yang dihadapi pelaku UMKM, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas SDM yang belum merata, perizinan yang dianggap rumit, hingga minimnya infrastruktur distribusi yang mendukung pemasaran produk lokal. Tantangan tersebut, menurutnya, harus menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, pelaku UMKM juga memerlukan pendampingan terkait literasi digital dan pengelolaan usaha. Transformasi digital, menurut Kang Rizky, kini menjadi keharusan agar UMKM dapat bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat.
Dalam forum tersebut, Kang Rizky menyampaikan beberapa rekomendasi strategis hasil pengawasan lapangan, antara lain:
1. Memperluas akses pembiayaan formal bagi UMKM melalui Jamkrida dan lembaga keuangan mikro.
2. Mendorong pengembangan TPAKD di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat akses keuangan masyarakat.
3. Menyederhanakan perizinan dan sertifikasi usaha, termasuk halal dan HAKI, melalui OSS dan layanan satu pintu.
4. Memperbanyak pelatihan peningkatan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat.
5. Mendorong digitalisasi UMKM, baik dalam pencatatan keuangan, pemasaran, maupun manajemen usaha.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat memastikan pemerintah provinsi memberikan dukungan konkret dan berkelanjutan bagi UMKM.
Kang Rizky menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat akan terus diperkuat untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif. Menurutnya, kebijakan UMKM tidak boleh hanya berhenti pada dokumen regulasi, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kebijakan tidak cukup hanya tertulis. Harus ada pengawasan agar implementasinya tepat sasaran dan menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap melalui kegiatan pengawasan seperti ini, pemerintah dapat memperoleh masukan lebih lengkap mengenai kondisi riil masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil mampu meningkatkan daya saing UMKM serta mendorong perekonomian daerah. (VC)
