telusur.co.id - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang sopir truk.

Kata Mahfud, aksi Tajudin tak patut ditiru. Seharusnya pejabat tak boleh menghukum rakyat seperti itu.

"Sepertinya tak boleh loh, pimpinan atau anggota DPRD menghukum orang secara fisik di tengah jalan. Bupati atau gubernur pun tak boleh," tulis Mahfud di akun Twitter resminya, Minggu (25/9/22).

Pejabat, kata Mahfud, harus dapat menyelesaikan persoalan secara bijak. Jangan sampai mengedepankan emosi sesaat.

"Sebaiknya proporsional, tak perlu emosional," katanya.

Sebelumnya, Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria yang diduga dianiaya laki-laki berjas hitam. Dalam video, pria berjas menyuruh korban push-up dan berguling di jalanan.

Orang yang diduga dianiaya diketahui merupakan Ahmad Misbah, yang berprofesi sebagai sopir truk. Sementara pria berjas hitam diketahui adalah Wakil Ketua DPRD Depok, Tajudin Tabri.

Terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya, Misbah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Depok. Hal tersebut turut dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

"Iya benar laporannya memang sudah masuk kemarin," ujar Zulpan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/9/22).

Polisi, kata Zulpan, akan memediasi keduanya. Rencananya, polisi akan memfasilitasi pertemuan antara Misbah dan Tajudin di Polres Depok, Senin (26/9/22) mendatang.

"Mereka sudah sampaikan kepada penyidik bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan, bahwa hari Senin akan datang ke Polres (Depok) untuk menyelesaikannya. Nanti polisi yang menentukan. Kan ada mekanisme restorative justice,” terangnya. (Tp)