telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, menekankan pentingnya akurasi dan validitas data penerima dalam pelaksanaan skema baru bantuan pendidikan Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang digelar di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Selasa, 24 Februari 2026.

Menurut Kang Rachmat, perubahan pola bantuan yang kini diberikan langsung kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu harus didukung dengan basis data yang benar-benar akurat agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran.

“Ketepatan data menjadi kunci. Bantuan ini harus diterima oleh peserta didik yang memang memenuhi kriteria kesejahteraan sesuai basis data sosial pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pendataan berpotensi menimbulkan ketimpangan, baik dalam bentuk penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang berhak tetapi tidak terakomodasi.

“Kalau datanya tidak valid, tujuan keadilan dalam distribusi bantuan akan sulit tercapai. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara cermat dan transparan,” tegasnya.

Selain validitas data, ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan proses penetapan penerima berjalan objektif dan sesuai mekanisme.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong evaluasi berkala terhadap implementasi program serta penguatan sistem pengaduan masyarakat guna mengantisipasi potensi kesalahan administratif.

Kang Rachmat menegaskan bahwa skema baru bantuan pendidikan 2026 memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan keadilan akses pendidikan. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan integritas pelaksanaannya di lapangan. (VC)